Hasto menegaskan bahwa sikap kritis merupakan tanggung jawab politik setiap warga negara yang lahir dari rasa cinta kepada bangsa dan negara.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila harus menjadi momentum refleksi untuk menilai apakah nilai-nilai Pancasila benar-benar menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara.
Ia menilai demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang menjadi substansi demokrasi Indonesia kini mengalami kemunduran dan cenderung bergerak ke arah sentralisasi kekuasaan.
“Kita sangat menyesalkan bahwa demokrasi politik dan ekonomi yang terkandung sebagai substansi pokok demokrasi Indonesia, kini berubah menjadi demokrasi yang sentralistik. Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis,” ungkap Hasto.
Ia juga menyoroti sistem hukum yang menurutnya telah kehilangan independensi karena tunduk pada kepentingan kekuasaan. Hasto menuding aparat penegak hukum dan aparatur negara digunakan untuk kepentingan politik elektoral, terutama menjelang Pemilu 2024.
“Maka di dalam Rakernas, PDI Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan,” jelas Hasto.
Diketahui, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto bertindak sebagai inspektur upacara. Prosesi dimulai dengan mengheningkan cipta, dilanjutkan pengibaran bendera Merah Putih dengan lagu Indonesia Raya. Para peserta khidmat memberi penghormatan.
