Pertama, adanya prioritas yang terbalik. Saat ribuan dapur domestik masih bermasalah dan dibekukan (suspend), rencana ke Jeddah mudah dibaca sebagai proyek pencitraan internasional. Publik akan mempertanyakan mengapa anggaran dialihkan ke luar negeri sebelum masalah di dalam negeri dibersihkan.
Kedua, potensi lonjakan biaya per penerima manfaat. Standar harga bahan baku dan operasional di Arab Saudi jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. MBG luar negeri rawan menjadi program kecil dengan biaya per kepala yang lebih besar berkali-kali lipat.
Ketiga, ketidakjelasan skema audit lintas negara. Penggunaan APBN di luar yurisdiksi hukum Indonesia memicu pertanyaan berat terkait audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Belum ada kejelasan mengenai siapa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di luar negeri, standar harga yang dipakai, hukum pengadaan yang berlaku, serta bagaimana publik bisa mengakses kontrak tersebut.
Keempat, risiko konflik kepentingan diaspora. Rencana menggandeng pengusaha diaspora Indonesia di Arab Saudi wajib dibuka total. Tanpa mekanisme terbuka, daftar mitra yang transparan, dan pengawasan ketat, program ini rawan dipersepsikan sebagai bagi-bagi pasar baru bagi jaringan tertentu.
Kelima, pelebaran definisi penerima manfaat tanpa batas yang bisa menciptakan preseden fiskal buruk. Jika dalihnya adalah “WNI memiliki hak yang sama”, maka kebijakan ini akan menciptakan efek domino. Logika ini bisa menuntut APBN membiayai sekolah Indonesia di negara lain, hingga anak PMI di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, dan Korea, tanpa adanya peta jalan (roadmap) fiskal yang jelas.
Sebagai kesimpulan, kata Hamdi, memberikan makanan bergizi bagi anak-anak WNI di luar negeri mungkin memiliki pembenaran secara moral.
Namun bagi Hamdi langkah ini sangat lemah secara skala prioritas jika dilakukan sebelum regulasi pengawasan domestik, standar audit, dan kepastian hukum lintas negara dibereskan.
“Jika dipaksakan tanpa dasar hukum yang terang-benderang, Jeddah dan Makkah bukan lagi menjadi pilot project yang membanggakan, melainkan simbol bahwa program MBG lebih cepat berekspansi daripada berbenah,” tuntas Hamdi.
