Dinilai Bebani Rakyat, Gema Nasional Desak Presiden Prabowo Evaluasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia

FAKTANASIONAL.NET  — Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi terus menuai gelombang protes.

Kritik tajam kali ini datang dari Gerakan Muda (Gema) Nasional yang mengecam keras keputusan tersebut karena dinilai kian memperberat beban ekonomi masyarakat di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok.

Pemerintah sebelumnya resmi mengerek harga BBM non-subsidi jenis Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter pada Rabu (10/6/2026) lalu.

Ketua Umum Gema Nasional, Eko Saputra, menegaskan bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia harus bertanggung jawab penuh atas dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan dari kebijakan ini.

"Jangan hanya melihat angka dan neraca. Pemerintah, khususnya Kementerian ESDM harus melihat kondisi nyata di lapangan. Rakyat yang akan menanggung akibat dari setiap kenaikan BBM. Kebijakan ini menunjukkan lemahnya keberpihakan kepada masyarakat kecil," tegas Eko dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Baca Juga: Penyesuaian Harga BBM Juni 2026: Produk Diesel Nonsubsidi Turun Tajam, Pertamax Turbo Justru Naik

Eko menilai Kementerian ESDM telah gagal merumuskan kebijakan energi yang adaptif dan mampu melindungi masyarakat dari gejolak harga global. Menurutnya, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia seharusnya memiliki ketahanan energi yang kuat tanpa harus melimpahkan beban fiskal kepada warga negara.

Desak Evaluasi Total dan Dorong DPR Panggil Menteri

Melihat situasi lapangan yang kian menjepit masyarakat kecil, Gema Nasional secara terbuka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan tegas terhadap jajaran kementerian terkait.

"Kenaikan BBM selalu berujung pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Yang menjadi korban adalah rakyat kecil, petani, nelayan, buruh, pengemudi transportasi, dan pelaku UMKM. Jika Kementerian ESDM tidak mampu menghadirkan kebijakan yang melindungi rakyat, maka Presiden harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan di sektor energi," lanjut Eko.

Tidak hanya meminta respons tegas dari pihak eksekutif, Gema Nasional juga mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk segera mengambil tindakan nyata dengan menggunakan fungsi pengawasannya.

Mereka meminta legislatif memanggil Menteri ESDM guna menjelaskan dasar urgensi di balik kenaikan harga yang dinilai tiba-tiba tersebut.

"Kami mengingatkan bahwa energi adalah kebutuhan strategis rakyat. Setiap kebijakan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat harus berpijak pada kepentingan rakyat, bukan semata-mata pertimbangan administratif dan fiskal. Jangan biarkan rakyat terus menjadi pihak yang menanggung beban akibat kebijakan yang keliru," tutup Eko.

Sampai berita ini diturunkan, pihak Kementerian ESDM belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan evaluasi performa yang disuarakan oleh kelompok kepemudaan tersebut.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Gerak Cepat Tangani Kejadian di IT Pontianak, Pastikan Operasional dan Pasokan BBM Tetap Aman