FAKTANASIONAL.NET – Dewan Energi Nasional (DEN) tengah mengkaji strategi pemanfaatan tangki-tangki penyimpanan minyak yang saat ini menganggur (idle) atau tidak aktif.
Langkah ini dibidik sebagai solusi efisien dan berbiaya rendah untuk memperkuat Cadangan Penyangga Energi (CPE) nasional tanpa harus membangun infrastruktur baru dari nol.
Anggota DEN, Satya Widya Yudha, menjelaskan bahwa pemerintah telah memiliki payung hukum kuat terkait hal ini melalui Perpres Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi.
Berbeda dengan cadangan operasional harian, CPE ini bersifat krusial karena hanya akan dilepas ke pasar saat negara menghadapi kondisi krisis dan darurat energi.
Berdasarkan beleid tersebut, Indonesia diwajibkan memiliki kapasitas penyimpanan untuk minyak bumi, LPG, maupun Bahan Bakar Minyak (BBM) yang setara dengan 30 hari total impor nasional.
Baca Juga: Pemerintah Bentuk 150 Yonif TP, Hasto: Perkuat Pertahanan dengan IPTEK, Bukan Ekspansi Batalyon
“Di dalam perpres itu besarnya tangki yang dipakai untuk menimbun baik itu crude, LPG, ataupun juga BBM itu 30 hari maksudnya dikalikan dengan volume impor kita. Jadi kalau satu hari kita impor berapa juta barel, ya itu dikalikan 30, berarti kan tangkinya gede,” ujar Satya saat ditemui di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DIY, Jumat (12/6).
Potensi Tangki Idle Capai 9 Juta Barel
Mengingat skala kebutuhan wadah penyimpanan (storage) yang sangat masif, keterbatasan anggaran negara menjadi tantangan nyata.
Oleh karena itu, DEN mengusulkan rehabilitasi terhadap fasilitas tangki yang sudah ada namun tidak terpakai, termasuk mempertimbangkan tangki milik Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Satya memperkirakan potensi kapasitas dari tangki-tangki idle yang bisa diselamatkan ini cukup signifikan bagi ketahanan energi nasional.
