“Jangan semua di laut dan jangan semua di darat. Sebanyak 60 persen diproses di FPSO agar investor tetap yakin dan FID 2026 bisa berjalan. Sisanya 40 persen dipipa ke OPF mini di Lhokseumawe. Itu cukup untuk menyuplai kebutuhan listrik Aceh dan mendukung operasional Pupuk Iskandar Muda,” ujarnya.
Jose memperkirakan skema tersebut dapat menciptakan sekitar 3.000 hingga 5.000 lapangan kerja permanen bagi masyarakat Aceh. Di sisi lain, investor tetap memperoleh kepastian usaha, sementara pemerintah pusat tetap mendapatkan penerimaan negara dari proyek strategis tersebut.
Ia mengakui Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Aceh mungkin tidak sebesar jika seluruh gas diproses di laut. Namun menurutnya, manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat jauh lebih penting dibanding sekadar tambahan angka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
“Ini bukan soal siapa menang atau siapa kalah. Pusat tetap mendapatkan penerimaan negara, investor memperoleh kepastian, dan rakyat Aceh mendapatkan pekerjaan serta pasokan gas untuk membangun industrinya sendiri,” tegasnya.
Karena itu, Jose mendesak Pemerintah Aceh segera mengajukan usulan skema hybrid kepada Menteri ESDM agar proses persetujuan PoD tidak berlarut-larut. Ia khawatir perdebatan yang berkepanjangan justru membuat proyek senilai sekitar 7 miliar dolar AS tersebut mengalami penundaan panjang seperti yang pernah terjadi pada proyek Masela.
“Aceh setuju PoD, asal skemanya hybrid dan sebagian gas diprioritaskan untuk kepentingan rakyat Aceh. Jangan sampai 20 tahun lagi anak cucu kita hanya melihat pipa gas melintas di laut sementara mereka tetap menganggur di darat. Sudah cukup Aceh menjadi penonton di tanah sendiri,” pungkasnya.[Zul]
