JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini dipromosikan sebagai investasi besar negara untuk membangun generasi sehat justru menghadapi ancaman serius yang jarang dibahas secara terbuka.
Analis dari Forum Sipil Bersuara (Forsiber) Hamdi Putra menyebut ada potensi pemborosan anggaran negara dalam skala puluhan triliun rupiah akibat sisa makanan yang tidak termakan dan berakhir sebagai limbah.
Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkap bahwa sisa makanan dari program MBG diperkirakan mencapai 1,1 juta hingga 1,4 juta ton per tahun.
Dari jumlah tersebut, sekitar 451 ribu hingga 603 ribu ton bahkan masih layak dikonsumsi tetapi tetap berakhir sebagai sampah.
“Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan MBG tidak lagi semata menyangkut distribusi makanan atau pemenuhan gizi, melainkan telah berkembang menjadi persoalan tata kelola anggaran negara dan efisiensi kebijakan publik,” kata Hamdi Putra dalam analisanya, Senin (15/6/2026).
Hamdi mengungkapkan, besarnya potensi pemborosan tersebut menjadi semakin mengkhawatirkan ketika dikaitkan dengan skala program. Pada akhir 2025, jumlah penerima manfaat MBG tercatat telah mencapai 55,1 juta orang.
Dengan berat rata-rata satu porsi sekitar 400 hingga 550 gram, program ini setiap hari memproduksi sekitar 22.040 ton hingga 30.305 ton makanan. Dalam satu tahun operasional yang berlangsung hingga 313 hari, volume makanan yang beredar mencapai jutaan ton.
Jika estimasi sisa makanan sebesar 1,1 juta hingga 1,4 juta ton per tahun tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan, maka setiap hari operasional MBG menghasilkan sekitar 3.514 hingga 4.473 ton makanan yang tidak termakan.
“Dengan berat porsi 400 hingga 550 gram, jumlah tersebut setara dengan sekitar 6,39 juta hingga 11,18 juta porsi makanan yang berakhir sebagai sampah setiap hari. Padahal pemerintah mengalokasikan biaya bahan makanan sebesar Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi,” papar Hamdi.
Dengan demikian, Hamdi menegaskan potensi nilai bahan makanan yang terbuang mencapai sekitar Rp51,1 miliar hingga Rp111,8 miliar setiap hari operasional.
“Dalam satu tahun, angka tersebut setara dengan Rp15,99 triliun hingga Rp35 triliun hanya untuk komponen bahan makanan yang tidak pernah berubah menjadi manfaat gizi bagi penerima program,” tegas Hamdi.
Perhitungan tersebut bahkan masih bersifat konservatif karena hanya menghitung biaya bahan baku. Angka tersebut belum memasukkan biaya distribusi, logistik, penyimpanan, energi, pengolahan, pengawasan, administrasi, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), biaya tenaga kerja, maupun biaya pengelolaan limbah yang muncul setelah makanan dibuang.
