Menurutnya, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai pengelola dapur program tidak membutuhkan tingkat mobilitas yang tinggi dalam menjalankan tugas.
Yahya juga menyoroti proses pengadaan kendaraan listrik tersebut yang disebut tidak pernah dilaporkan kepada Komisi IX DPR selaku mitra pengawasan BGN.
Kondisi itu, menurutnya, membuat DPR tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal sejak awal.
Ia mengungkapkan adanya informasi bahwa harga kendaraan diduga mengalami markup, sementara perusahaan penyedia dinilai tidak profesional karena tidak memiliki jaringan dealer maupun fasilitas layanan purna jual.
Sebelumnya, Agustina Arumsari menjelaskan bahwa BGN tengah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan untuk menentukan langkah terbaik terkait pemanfaatan berbagai aset yang telah dibeli pada 2025, termasuk motor listrik, perangkat teknologi informasi, sistem Internet of Things (IoT), hingga kamera pengawas atau CCTV.
Agustina menegaskan kebijakan BGN saat ini berfokus pada optimalisasi seluruh barang yang sudah dibayar menggunakan anggaran negara.
Pada saat yang sama, lembaganya juga melakukan penyisiran anggaran 2026 guna memastikan pengeluaran dengan keluaran serupa tidak kembali dianggarkan.[dit]
