Harus ada basis kebutuhan per provinsi, peta kerawanan, proyeksi anggaran, desain komando, skema pelatihan, mekanisme pengawasan, dan indikator keberhasilan.
Tanpa itu, 70.000 Polhut rawan berubah menjadi proyek aparatur raksasa yang mahal, tetapi tidak menyentuh akar persoalan korupsi kehutanan.
KPK harus mendalami jalur amplop Bupati Kuansing secara menyeluruh.
Yang harus dibuka bukan hanya apakah amplop itu akhirnya dikembalikan, tetapi kapan diterima dan siapa yang melihat.
Kemudian, siapa yang memerintahkan pengembalian dan bagaimana bukti pengembaliannya.
Selanjutnya, mengapa tidak langsung dilaporkan melalui jalur gratifikasi KPK dan apakah amplop itu berkaitan dengan pengurusan rekomendasi atau pelepasan kawasan hutan.
DPR, khususnya Komisi IV, juga harus memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Hashim Djojohadikusumo.
Raja Juli Antoni harus menjelaskan tata kelola internal Kemenhut dalam menerima pejabat daerah yang membawa kepentingan kawasan hutan.
Hashim harus menjelaskan dasar klaim pujian The Royal Foundation agar nama lembaga internasional tidak dipakai sebagai ornamen pencitraan politik.
Indonesia memang membutuhkan penguatan perlindungan hutan.
Polhut bisa menjadi instrumen penting untuk mencegah pembalakan liar, menjaga kawasan konservasi, dan melindungi keanekaragaman hayati.
Namun, perlindungan hutan tidak boleh berhenti pada penambahan seragam.
Hutan Indonesia juga harus dilindungi dari amplop, rekomendasi gelap, jual beli pengaruh, dan keputusan pelepasan kawasan yang tidak transparan.
Karena itu, pemerintah diminta berhenti menjual nama Prince William untuk menutup persoalan domestik.
Pujian asing tidak dapat menggantikan audit integritas.
The Royal Foundation tidak bisa menjadi tameng bagi Kemenhut.
Sebanyak 70.000 Polhut tidak ada artinya jika Kementerian Kehutanan gagal membuktikan bahwa meja menteri bersih dari amplop pejabat daerah.
Intinya, hangan jual nama Prince William untuk menutupi amplop Bupati Kuansing.
Yang dibutuhkan rakyat bukan panggung internasional, tetapi keberanian Kemenhut, KPK, dan DPR membuka semua fakta secara terang.
Jakarta, 8 Juli 2026
HAMDI PUTRA
Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)
