JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto mendesak Korps Pemberantasan (Kortas) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dugaan korupsi dalam Domestic Market Obligation (DMO) batu bara untuk supply ke PLTU. Apalagi kasus itu ditengarai sebagai penyebab black out atau pemadaman listrik di sejumlah daerah.
Hari SDR meminta Kortas Tipikor gerak cepat dan lebih detail, apalagi kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan per tanggal 4 Juli 2026.
“Kalau saya sih setuju saja ini diusut karena ini penting juga untuk diusut, apalagi kondisi kemarin black out,” kata Hari kepada media, Rabu (8/7/2026).
Menurutnya, black out yang sempat terjadi jelas telah membuat masyarakat khususnya UMKM dan pengusaha lokal rugi miliaran rupiah. Tentu hal itu tidak bisa dibiarkan begitu saja, terlebih ada dugaan kuat praktik permainan kotor yang menjadi pemicunya.
Bahkan ia mendorong agar Kortas Tipikor memanggil dan memeriksa semua direksi, mulai dari level Direktur Utama hingga ke level terbawah di PT PLN Persero, untuk mendapatkan data valid terkait dengan dugaan korupsi besar di balik kasus tersebut.
“Harus diusut sampai struktural semua, sampai ke akar-akarnya, bahkan kalau perlu sampai ada keterlibatan direksi,” ujarnya.
– Advertisement –
Hal ini menurut Hari sangat penting, karena ia yakin tak mungkin direksi tidak tahu soal sengkarut tersebut. Terlebih kata dia, ada preseden yang bisa menjadi pelajaran bagi Kortas Tipikor terkait dengan kasus di perusahaan pelat merah tersebut.
“Harus (diusut tuntas dari hulu sampai hilir -red), karena isinya PLN kan bukan malaikat,” tuturnya.
Baca juga : Didu Dukung Polri Bongkar Kasus DMO Batu Bara, Yakin Kerugian Negara Lebih dari Rp5 Triliun
Lebih dari itu, ia juga berharap Kortas Tipikor juga mencari siapa saja yang terlibat di dalam sengkarut kasus DMO batu bara tersebut, khususnya dari pihak swasta.
“Harus dicari tahu juga siapa badboy dan goodboy-nya dalam permainan PLTU,” tandas Hari.
Pun demikian, Hari Purwanto yang juga aktivis 1998 ini pun menggarisbawahi jika kasus DMO Batu Bara ini menjadi pembuktian portfolio Kortas Tipikor Polri. Jangan sampai kasus ini khususnya disisipi oleh kepentingan politik tertentu.
