FAKTANASIONAL.ID, Pemerintah daerah bersama 47 perusahaan menggelar Forum TSBLP Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta pada Jumat (10/7/2026) guna mensinergikan arah program sosial korporasi.
Pertemuan yang berlangsung di Ballroom Hotel Borobudur ini bertujuan memperkuat kolaborasi dunia usaha dalam mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sumber daya yang berkelanjutan.
Kegiatan tingkat nasional ini dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fathoni serta Direktur Pendapatan Bina Keuangan Daerah Teguh Narutomo.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan juga hadir memimpin langsung jalannya rapat koordinasi bersama para kepala daerah tingkat dua tersebut.
Seluruh bupati dan wali kota hingga pimpinan Organisasi Perangkat Daerah se-Kalimantan Barat turut berpartisipasi dalam agenda penyelarasan program tanggung jawab sosial ini.
Kehadiran perwakilan pejabat kementerian dalam acara ini menunjukkan besarnya atensi pemerintah pusat terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peran swasta dan BUMD.
Direktur Utama Bank Kalbar Rokidi yang hadir mewakili salah satu perusahaan peserta menegaskan dukungannya terhadap upaya sinkronisasi program pembangunan pemerintah daerah.
“Keberadaan Bank Kalbar tidak hanya sebagai lembaga jasa keuangan, tetapi juga sebagai penggerak perubahan yang senantiasa hadir bersama masyarakat dalam setiap langkah pembangunan,” ujar Rokidi.
Pelaksanaan Forum TSBLP Provinsi Kalimantan Barat ini difungsikan sebagai wadah komunikasi antarinstansi agar penyaluran dana tanggung jawab korporasi tepat sasaran dan inklusif.
Sinergi antara instansi pemerintahan dan dunia usaha dinilai sebagai syarat mutlak untuk mempercepat target peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor vital perdesaan maupun perkotaan.
Program sosial perusahaan perbankan dan nonperbankan tersebut diharapkan mampu menyentuh langsung kebutuhan riil warga seperti pendidikan kesehatan hingga kelestarian lingkungan hidup.
Keterlibatan puluhan entitas bisnis ini mencerminkan tekad bersama untuk menghadirkan manfaat yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya tumpang tindih anggaran bantuan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap seluruh hasil kesepakatan dalam forum koordinasi tahunan ini dapat segera diimplementasikan melalui eksekusi nyata di lapangan.
(*Red)
