FAKTANASIONAL.NET – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka pendaftaran bagi calon peserta Program Pemagangan Nasional (PPN) Angkatan II Batch 1 Tahun 2026.
Mulai Kamis (16/7), para lulusan perguruan tinggi sudah dapat mengakses sistem untuk memilih lowongan magang pada deretan perusahaan yang telah dinyatakan lolos verifikasi sebagai mitra penyelenggara.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk menjembatani kompetensi akademik dengan kebutuhan riil dunia kerja.
“Kami mengajak para lulusan perguruan tinggi untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan memilih lowongan magang yang sesuai dengan minat dan kompetensinya,” ujar Darmawansyah dalam keterangan tertulis.
Baca Juga: Skandal Suap Sertifikasi K3 Kemnaker: KPK Bongkar Aliran Dana Miliaran dari Tiga Perusahaan
Di sisi lain, Kemnaker juga merilis hasil evaluasi bagi perusahaan-perusahaan yang belum berhasil lolos dalam seleksi kemitraan PPN Angkatan II Batch 1. Berdasarkan hasil verifikasi sistem, terdapat dua jenis notifikasi status yang diberikan kepada pihak korporasi.
Perusahaan dengan status “Penyelenggara Dalam Proses Verifikasi” dinyatakan belum lolos untuk batch saat ini, namun data mereka akan otomatis diikutsertakan dalam proses seleksi batch berikutnya yang dijadwalkan dalam waktu dekat.
Sementara itu, perusahaan dengan status “Penyelenggara Ditolak” diwajibkan melakukan proses pendaftaran ulang dari awal jika ingin mengikuti seleksi periode selanjutnya.
Guna meningkatkan peluang kelolosan pada tahapan berikutnya, Darmawansyah mengimbau manajemen perusahaan untuk memperhatikan tiga aspek krusial secara saksama.
Pertama, perusahaan wajib melengkapi dan memperbarui data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP), mencakup profil institusi, jumlah pekerja, data pegawai, serta memastikan nama operator dan mentor internal telah tercantum di situs resmi Kemnaker.
Kedua, kualifikasi lowongan magang yang diajukan harus relevan bagi lulusan perguruan tinggi, di mana posisi yang bersifat operator atau tidak mendukung pengembangan kompetensi strategis dipastikan akan ditolak.
Ketiga, penyusunan kurikulum magang harus sinkron dengan posisi yang ditawarkan.
