Lonjakan Data Center Picu Kekhawatiran Warga soal Air dan Listrik

FAKTANASIONAL.NET - Malaysia mulai menghadapi tantangan baru setelah beberapa tahun menikmati derasnya investasi asing di sektor data center.

Negara yang sempat diproyeksikan menjadi pusat data baru di Asia Tenggara itu kini dihadapkan pada penolakan masyarakat terkait dampak pembangunan fasilitas tersebut terhadap sumber daya alam dan lingkungan.

Dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat, 24 Juli 2026, gelombang protes paling kuat muncul di Johor, wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan data center dengan nilai investasi melebihi US$35 miliar atau sekitar Rp629 triliun.

Perdebatan serupa juga berkembang di Selangor, negara bagian dengan aktivitas ekonomi terbesar di Malaysia.

Direktur Pelaksana Equinix Malaysia, Cheam Tat Inn, mengatakan fokus industri kini tidak lagi sekadar membangun kapasitas. "Pembicaraan saat ini lebih mengarah pada hal-hal seperti: Bagaimana Anda akan menggunakan energi?

Apakah Anda mempertimbangkan sumber energi terbarukan? Mereka ingin melihat bagaimana Anda akan tumbuh secara berkelanjutan dan bertanggung jawab," ujarnya, dikutip dari Reuters melalui CNBC Indonesia pada 24 Juli 2026.

Fenomena tersebut mencerminkan kondisi yang sebelumnya juga dialami Singapura, Irlandia, dan Belanda ketika pertumbuhan pusat data memicu kekhawatiran mengenai konsumsi listrik dan air yang tinggi.

Sebagai respons atas meningkatnya kekhawatiran publik, Pemerintah Malaysia mulai memperketat persyaratan pembangunan data center. Proyek baru di Johor kini wajib membuktikan sumber pasokan listriknya, dengan penggunaan energi terbarukan menjadi salah satu syarat utama memperoleh persetujuan.

Selain itu, pemerintah Johor melarang pembangunan dua kategori data center yang membutuhkan konsumsi air hingga 50 juta liter per hari.

Sementara itu, Selangor menerapkan evaluasi ketat terhadap efisiensi penggunaan energi dan air serta mewajibkan 30% konten lokal dalam sejumlah komponen proyek.

Menurut Chris Howard, Direktur Eksekutif JLL, dukungan terhadap data center tetap tinggi karena kebutuhan layanan digital terus meningkat.

Namun, ia mengingatkan, "Hal ini sangat bertolak belakang dengan penerimaan masyarakat setempat terhadap data center, yang dipicu oleh kekhawatiran akan kenaikan harga energi dan konsumsi air," dikutip dari Reuters melalui CNBC Indonesia, 24 Juli 2026.

Analis Savills, Nicholas Tuan, menilai pengetatan regulasi di Malaysia berpotensi mengalihkan sebagian investasi ke negara lain seperti Thailand.

Meski demikian, Johor masih dianggap sebagai salah satu lokasi paling stabil berkat dukungan infrastruktur, kebijakan pemerintah, dan ketersediaan sumber daya.[dit]