Keberadaan jutaan data penerima yang tercatat ganda menunjukkan adanya persoalan dalam proses pendataan.
Sementara itu, temuan 414 dapur yang belum berdiri namun telah mendapatkan alokasi anggaran menimbulkan pertanyaan mengenai proses pemeriksaan sebelum dana diberikan.
Kondisi tersebut menjadi alarm bagi pengelolaan program yang menyasar kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Validasi data dan keberadaan fasilitas seharusnya menjadi bagian penting sebelum anggaran disalurkan.
Munculnya dugaan dapur fiktif bernilai ratusan miliar rupiah turut mendorong desakan agar aparat penegak hukum menelusuri persoalan tersebut secara menyeluruh.
Pemeriksaan dinilai penting untuk mengetahui apakah terdapat kelalaian administratif atau indikasi penyimpangan anggaran.
Sorotan publik pun tidak berhenti pada pengembalian dana. Yang dipertanyakan adalah bagaimana mekanisme pengawasan dapat memungkinkan fasilitas yang belum berdiri memperoleh alokasi hingga Rp311 miliar. Kasus ini menjadi ujian penting bagi transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan MBG.[dit]
