PERAYAAN HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta pada Senin, 17 Agustus 2026, semestinya menjadi momentum untuk merayakan perjuangan bangsa, mengenang para pahlawan, sekaligus meneguhkan kembali makna kemerdekaan.
Namun, atraksi Victory Jump yang melibatkan 17 prajurit Kopassus justru memunculkan perdebatan di media sosial Facebook dan lainnya.
Dalam aksi terjun payung tersebut, para prajurit tidak hanya membawa dan mengibarkan bendera Merah Putih, tetapi juga membawa bentangan berukuran besar yang menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto.
Momen itu kemudian memancing pertanyaan publik. Mengapa foto presiden ditampilkan dalam rangkaian perayaan HUT Kemerdekaan RI?
Salah satu komentar yang viral berbunyi, “Ini bukan ultah presiden.”
Pertanyaan tersebut kemudian berkembang menjadi kritik mengenai batas antara simbol negara, pemerintahan, dan figur kekuasaan.
Ketika Wajah Presiden Masuk ke Ruang Simbolik Kemerdekaan
Persoalannya sebenarnya bukan sekadar soal boleh atau tidaknya foto seorang presiden ditampilkan dalam sebuah acara kenegaraan. Yang lebih menarik untuk diperdebatkan adalah pesan simbolik apa yang sedang dibangun.
HUT Kemerdekaan bukanlah seremoni milik satu pemerintahan. Ia merupakan perayaan nasional yang melampaui pergantian presiden, kabinet, partai politik, bahkan generasi.
Ketika wajah presiden tampil dalam sebuah atraksi yang menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan, tentu publik berhak bertanya apakah figur pemimpin sedang ditempatkan terlalu dominan dalam ruang yang seharusnya menjadi milik sejarah bangsa.
Prabowo adalah presiden yang sedang memegang mandat rakyat. Tetapi mandat tersebut memiliki batas waktu. Republik Indonesia tidak.
Di sinilah pemerintah semestinya memahami bahwa kritik terhadap penggunaan simbol bukan selalu berarti serangan terhadap pribadi presiden.
Justru dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk bertanya: mengapa simbol tertentu dipilih, apa maksudnya, dan apakah simbol tersebut sesuai dengan semangat acara?
Sebab, jika setiap perayaan kenegaraan semakin banyak menampilkan wajah penguasa, kita harus berhati-hati agar nasionalisme tidak perlahan berubah menjadi personalisasi kekuasaan.
Jangan Sampai Kemerdekaan Menjadi Panggung Figur
Sejarah kemerdekaan Indonesia dibangun oleh begitu banyak nama. Soekarno dan Mohammad Hatta dikenal sebagai Proklamator. Jenderal Sudirman dikenang karena perjuangannya mempertahankan republik. Di luar nama-nama besar tersebut, ada jutaan rakyat biasa yang ikut berkorban tanpa pernah mendapatkan panggung.
Mereka berjuang bukan untuk memastikan wajahnya terpampang di langit.
Mereka berjuang agar sebuah bangsa bisa berdiri sendiri.
Karena itu, jika momentum 17 Agustus justru lebih kuat menampilkan figur politik yang sedang berkuasa, wajar apabila sebagian masyarakat merasa ada sesuatu yang janggal.
Bukan karena seorang presiden tidak layak dihormati. Presiden tentu harus dihormati sebagai kepala negara dan pemerintahan. Tetapi penghormatan terhadap jabatan tidak harus selalu diwujudkan melalui pengagungan figur.
Ada perbedaan antara menghormati pemimpin dan mempersonalisasikan negara kepada pemimpin.
