Tetapi ketika masyarakat biasa mulai kehilangan keyakinan, persoalannya jauh lebih sulit.
Karena masyarakat tidak memiliki satu pemimpin.
Tidak ada satu organisasi yang bisa diajak bernegosiasi.
Tidak ada satu meja yang bisa digunakan untuk menyelesaikan semuanya.
Kekecewaan publik bisa muncul secara terpisah, tetapi kemudian bertemu pada satu titik.
Harga naik.
Pekerjaan sulit.
Pendidikan mahal.
Pelayanan lambat.
Korupsi terus muncul.
Pejabat dianggap hidup nyaman.
Sementara rakyat diminta berhemat.
Jika persepsi seperti itu semakin kuat, maka pemerintah akan menghadapi persoalan legitimasi moral, meskipun legitimasi konstitusional tetap ada.
Itulah sebabnya angka kepuasan publik harus diperhatikan.
Survei SMRC pada Juli 2026 menunjukkan approval rating Prabowo berada di angka 51,1 persen, turun tajam dari 81,2 persen pada November 2025.
Reuters mencatat kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor utama penurunan tersebut.
Angka 51,1 persen bukan berarti Prabowo kehilangan dukungan rakyat.
Tetapi angka itu juga bukan sesuatu yang boleh dianggap sepele.
Jika tren tersebut terus menurun, pemerintah harus bertanya mengapa.
Bukan sibuk mencari siapa yang salah.
Prabowo Masih Memiliki Waktu
Namun tulisan ini bukan ramalan bahwa pemerintahan Prabowo akan jatuh.
Jauh dari itu.
Prabowo masih memiliki waktu.
Dan justru karena masih memiliki waktu, kritik harus disampaikan sekarang.
Pemerintah telah menunjukkan bahwa ketika tekanan meningkat, respons politik masih mungkin dilakukan.
Presiden juga pada Juli 2026 menyatakan bahwa efisiensi anggaran akan terus dilakukan untuk mempercepat penghapusan kelaparan dan kemiskinan, bahkan membuka kemungkinan pengurangan anggaran pertahanan dan kepolisian apabila diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat.
Pernyataan tersebut sebenarnya memperlihatkan bahwa pemerintah memahami satu persoalan mendasar: anggaran negara harus kembali kepada kepentingan rakyat.
Masalahnya tinggal implementasi.
Jangan sampai efisiensi hanya menjadi slogan.
Jangan sampai MBG hanya menjadi angka penerima manfaat.
Jangan sampai pemberantasan korupsi berhenti pada pidato.
Jangan sampai penguatan negara berubah menjadi penguatan kekuasaan.
Dan jangan sampai kritik masyarakat dianggap sebagai gangguan.
Bertahan Bukan Berarti Menang
Pada akhirnya, pertanyaan “sanggupkah Prabowo bertahan?” seharusnya tidak diarahkan semata-mata kepada keberlangsungan kekuasaan.
Prabowo hampir pasti akan menghadapi sisa masa pemerintahannya dengan berbagai tekanan.
Tekanan ekonomi.
Tekanan politik.
Tekanan sosial.
Tekanan dari generasi muda.
Tekanan dari masyarakat sipil.
Dan tekanan dari ekspektasi rakyat yang dulu memberikan suara kepadanya.
Tetapi semua itu bukan berarti pemerintahannya pasti gagal.
Justru tekanan adalah kesempatan untuk memperbaiki arah.
Prabowo masih dapat memilih.
Ia dapat memilih untuk semakin tertutup atau semakin terbuka.
Ia dapat memilih melihat kritik sebagai ancaman atau sebagai masukan.
Ia dapat memilih mempertahankan kebijakan hanya karena sudah terlanjur dibuat atau berani memperbaikinya ketika terbukti bermasalah.
Di situlah kualitas seorang pemimpin diuji.
Pemimpin bukan hanya orang yang berani mengambil keputusan.
Pemimpin adalah orang yang berani mengevaluasi keputusan yang ternyata keliru.
Indonesia tidak membutuhkan Presiden yang selalu ingin terlihat benar.
Indonesia membutuhkan Presiden yang mampu memastikan negara tetap berjalan ketika dirinya dikritik.
Karena demokrasi bukan panggung untuk mencari tepuk tangan.
Demokrasi adalah ruang untuk menguji kekuasaan.
Dan kekuasaan yang tidak pernah diuji akan mudah kehilangan kendali.
Pertarungan Prabowo Sesungguhnya Ada di Depan
Jika Prabowo ingin menyelesaikan masa pemerintahannya dengan kuat, ada beberapa hal yang menurut saya harus menjadi prioritas.
Pertama, pulihkan kepercayaan publik melalui transparansi.
Masyarakat harus mengetahui ke mana uang negara diarahkan, berapa biaya program besar pemerintah, siapa yang menerima manfaat, dan bagaimana hasilnya diukur.
Kedua, jangan biarkan kritik berubah menjadi musuh negara.
Pemerintah harus mampu membedakan antara kritik, oposisi, provokasi dan tindakan kriminal.
Ketiga, jaga supremasi sipil.
Penguatan TNI tidak boleh membuat masyarakat sipil merasa kembali hidup dalam bayang-bayang kekuasaan militer.
Keempat, pastikan MBG benar-benar menjadi program gizi, bukan sekadar proyek politik.
Keamanan pangan, kualitas nutrisi dan pengawasan harus menjadi prioritas.
Kelima, perbaiki komunikasi pemerintah.
Jangan hanya menjelaskan ketika terjadi krisis.
Pemerintah harus hadir sebelum krisis.
Sebab kekosongan informasi akan selalu diisi oleh rumor, propaganda dan spekulasi.
Dan yang terakhir, jangan meremehkan suara generasi muda.
Mahasiswa mungkin tidak menentukan seluruh arah politik Indonesia hari ini.
Tetapi mereka sering kali menjadi indikator paling cepat ketika terjadi perubahan suasana sosial.
Ketika kampus mulai bergerak, pemerintah seharusnya mendengar.
Bukan karena mahasiswa selalu benar.
Tetapi karena pemerintah juga tidak selalu benar.
Prabowo Masih Bisa Membalikkan Keadaan
Saya tidak melihat masa depan pemerintahan Prabowo sebagai cerita yang sudah selesai.
Justru babak paling menentukan mungkin baru dimulai.
Dukungan publik yang turun bukan berarti kekuasaan berakhir.
Demonstrasi bukan berarti pemerintah otomatis gagal.
Kritik bukan berarti negara sedang runtuh.
Tetapi semua itu merupakan tanda bahwa pemerintah harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan kepercayaan.
Pertanyaan sebenarnya bukan “apakah Prabowo akan jatuh?”
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
“Apakah Prabowo mampu belajar sebelum rakyat kehilangan kesabaran?”
Sebab sejarah politik Indonesia telah mengajarkan satu hal sederhana.
Kekuasaan jarang runtuh hanya karena satu masalah.
Kekuasaan mulai rapuh ketika banyak persoalan kecil menumpuk, sementara pemerintah tidak lagi mampu membuat rakyat percaya bahwa keadaan akan menjadi lebih baik.
Prabowo masih mempunyai kesempatan untuk mencegah hal itu.
Masih ada waktu untuk memperbaiki komunikasi.
Masih ada waktu untuk mengevaluasi kebijakan.
Masih ada waktu untuk membuktikan bahwa efisiensi benar-benar untuk rakyat.
Masih ada waktu untuk memastikan MBG berjalan aman dan tepat sasaran.
Masih ada waktu untuk menjaga demokrasi.
Dan masih ada waktu untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Karena pada akhirnya, yang menentukan apakah sebuah pemerintahan mampu bertahan bukan hanya kekuatan politik di parlemen, bukan hanya dukungan elite, dan bukan hanya kekuatan aparat.
Yang menentukan adalah apakah rakyat masih percaya bahwa pemerintah bekerja untuk mereka.
Jika kepercayaan itu tetap hidup, Prabowo dapat menyelesaikan pemerintahannya dengan kuat.
Namun jika kepercayaan tersebut terus terkikis, maka persoalannya bukan lagi tentang siapa yang menjadi oposisi.
Persoalannya adalah seberapa jauh jarak antara Istana dan rakyat telah terbentuk.
Dan ketika jarak itu terlalu lebar, seorang Presiden bisa saja masih memiliki jabatan secara konstitusional, tetapi kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting:
kepercayaan.
Itulah pertarungan Prabowo yang sesungguhnya.
Bukan sekadar mempertahankan kekuasaan.
Melainkan mempertahankan alasan mengapa kekuasaan itu dulu diberikan kepadanya.
Oleh karena itu, “sanggupkah Prabowo bertahan?” belum memiliki jawaban final.
Jawabannya akan ditentukan oleh bagaimana ia menghadapi kritik, memperbaiki kesalahan, menjaga demokrasi, mengelola ekonomi, dan terutama—apakah ia masih mampu mendengar suara rakyat ketika suara itu tidak lagi berupa tepuk tangan.
Karena seorang pemimpin tidak diuji ketika rakyat memujinya.
Pemimpin diuji ketika rakyat mulai bertanya: ke mana negeri ini sedang dibawa?[dit]
