MEMBICARAKAN kemungkinan runtuhnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar permainan spekulasi politik.
Pertanyaan itu muncul ketika kepuasan publik terhadap pemerintah menurun, sementara persoalan ekonomi, politik, dan kepercayaan terhadap institusi negara mulai menjadi perhatian.
Namun, mengatakan Prabowo sudah berada di ambang kejatuhan juga merupakan kesimpulan yang terlalu terburu-buru.
Data yang ada lebih tepat dibaca sebagai peringatan. Pemerintahan belum runtuh, tetapi tanda-tanda tekanan mulai terlihat.
Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juli 2026 mencatat kepuasan terhadap kinerja Prabowo berada di angka 51,1 persen.
Angka tersebut turun cukup tajam dibandingkan 81,2 persen pada November 2025 dan 66,4 persen pada Maret 2026. Sementara itu, 46,9 persen responden menyatakan tidak puas.
Di titik inilah perdebatan tentang pemakzulan harus ditempatkan secara proporsional.
Dalam sistem presidensial Indonesia, Presiden tidak bisa diberhentikan hanya karena tingkat kepuasan publik turun, demonstrasi membesar, atau masyarakat kecewa terhadap kebijakan pemerintah.
Pemakzulan memiliki mekanisme konstitusional yang panjang. Ada DPR, Mahkamah Konstitusi, dan kemudian MPR.
Dengan demikian, ketidakpuasan masyarakat harus berkembang menjadi persoalan politik dan hukum yang memenuhi ketentuan konstitusi sebelum pemberhentian Presiden dapat dilakukan.
Karena itu, menyamakan demonstrasi dengan keruntuhan Presiden adalah kekeliruan dalam membaca sistem politik Indonesia.
Yang jauh lebih serius adalah ketika ketidakpuasan publik bertemu dengan tekanan ekonomi, konflik elite, melemahnya kepercayaan terhadap institusi, serta berkurangnya dukungan politik.
Survei SMRC memperlihatkan beberapa indikator yang patut dicermati. Sebanyak 49,4 persen responden menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk.
Penilaian negatif terhadap penanganan situasi politik juga mencapai 42,8 persen.
Angka-angka tersebut memang tidak membuktikan bahwa Prabowo akan jatuh. Tetapi angka itu cukup menjadi alarm bagi pemerintah.
Sejarah politik Indonesia memberikan satu pelajaran penting: pemerintahan biasanya tidak runtuh hanya karena satu persoalan.
Krisis menjadi berbahaya ketika banyak masalah datang bersamaan.
Tekanan ekonomi dapat memperbesar keresahan masyarakat. Kebijakan yang dianggap keliru bisa memperburuk persepsi publik. Konflik elite dapat membuka retakan di dalam lingkaran kekuasaan.
