“Program pemerintah harus jelas siapa yang mengerjakan, apa targetnya dan bagaimana hasilnya. Jangan sampai ada program yang berjalan sendiri-sendiri, harus tegak lurus” ujarnya dalam rapat.
Sementara Sekda Barito Utara Drs. Muhlis mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah agar menjadikan monitoring dan evaluasi sebagai instrumen untuk memperbaiki pelaksanaan program, bukan sekedar memenuhi kewajiban administratif.
Setiap OPD diminta mampu memetakan progres, kendala dan kebutuhan percepatan di lapangan.
Jika ditemukan persoalan, penyelesaiannya harus segera dikoordinasikan secara terintegrasi sehingga tidak menjadi hambatan dalam pencapaian target Program 11-12 Gasspoll S1F.
Rapat di Balai Antang ini sekaligus mempertegas pesan Pemerintah Kabupaten Barito Utara bahwa keberhasilan program tidak diukur dari seberapa banyak kegiatan yang telah dilaksanakan, tetapi dari seberapa jauh manfaatnya sampai kepada masyarakat.
Dengan monitoring berjenjang, Pemkab Barito Utara ingin memastikan pelaksanaan Program 11-12 Gasspoll S1F tetap satu arah, satu koridor dan satu tujuan.
Dari meja OPD, bergerak ke kecamatan, kemudian sampai ke desa dan masyarakat yang merasakan keunggulan Program 11-12 Gasspoll.
Sebab Program 11-12 Gasspoll bukan cuma slogan percepatan yang hanya di ucapkan. Tetapi program ini harus benar-benar bergerak, terukur, diawasi dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Barito Utara, seperti yang di janjikan Bupati Barut dan wakilnya Shalahuddin-Felix (S1F) dahulu.(Van)
