Dari sisi sumber daya manusia, BPBD Barito Utara menyiapkan 150 personel, terdiri atas 80 personel Pusdalops dan TRC serta 70 personel cadangan.
Kekuatan tersebut diperkuat 45 regu Masyarakat Peduli Api (MPA) dan tiga Desa Tangguh Bencana (Destana).
Penanganan juga melibatkan unsur TNI/Polri, Manggala Agni, Damkar, KPHP serta dunia usaha.
Untuk mendukung operasi di lapangan, Pemkab Barut menyiapkan berbagai sarana, di antaranya 23 unit mobil tangki air, tujuh mobil rescue double cabin, satu mobil pick up dan kendaraan operasional lainnya.
Dalam paparannya, Shalahuddin juga menekankan pentingnya penguatan pos lapangan di wilayah rawan.
Menurutnya, keberadaan pos lapangan yang didukung personel dan peralatan memadai akan memperpendek waktu tempuh menuju lokasi kejadian.
“Kalau pos dan peralatan berada lebih dekat dengan titik rawan, waktu respons bisa dipangkas. Ini yang harus kita perkuat,” ujarnya.
Shalahuddin menyadari Karhutla tidak mungkin ditangani pemerintah sendirian.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI/Polri, BPBD, Manggala Agni, pemerintah desa, dunia usaha dan masyarakat menjadi faktor penting untuk mencegah kebakaran berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
Karena itu, ia meminta seluruh unsur tidak hanya bergerak ketika api sudah muncul, tetapi aktif melakukan pencegahan.
“Jangan menunggu api membesar baru bergerak. Deteksi dini, patroli dan respons cepat harus menjadi satu kesatuan,” tegasnya.
Pemkab Barito Utara memastikan kesiapsiagaan akan terus diperkuat selama status Siaga Darurat Karhutla masih berlangsung.
Bagi pemerintah daerah, setiap titik api harus dipandang sebagai peringatan. Sebab dalam kondisi kemarau, api kecil yang terlambat ditangani dapat berubah menjadi ancaman besar bagi lingkungan, masyarakat dan kualitas udara.
Pemkab Barut pun menegaskan: lebih baik mencegah api menyebar daripada berjibaku memadamkan kebakaran yang sudah telanjur meluas.(Van)
