Karena itu, ia menekankan pentingnya setiap personel menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.
“Percayalah, masih banyak polisi baik di republik ini. Polisi yang tidak baik hanya segelintir oknum dan pimpinan berkomitmen untuk menindak oknum,” tegas Isir.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa tindakan sejumlah oknum tidak seharusnya menjadi gambaran terhadap keseluruhan institusi Polri.
Kritik Media dan Publik Tetap Dibutuhkan
Dialog kemudian mengarah pada hubungan antara Polri, media, dan masyarakat. Ketiga unsur tersebut memiliki peran berbeda, tetapi sama-sama berkepentingan memastikan informasi yang diterima publik disampaikan secara bertanggung jawab.
Isir mengakui bahwa perbedaan perspektif antara kepolisian, media, dan masyarakat terhadap sebuah peristiwa merupakan hal yang mungkin terjadi.
Perbedaan tersebut bahkan dapat memengaruhi persepsi publik terhadap institusi kepolisian maupun pemberitaan media.
Karena itu, menurut Isir, kontrol dari masyarakat dan media tetap diperlukan sebagai bagian dari evaluasi dan pembenahan institusi.
Polri, kata dia, juga memiliki mekanisme internal untuk melakukan perbaikan sekaligus memberikan tindakan terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Institusi Polri telah teruji memiliki sistem imun untuk memperbaiki dirinya sendiri,” ujarnya.
Isir menilai kritik dan kontrol publik maupun media tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai tekanan terhadap institusi. Sebaliknya, kontrol tersebut dapat menjadi bagian penting dalam menjaga profesionalisme sekaligus mendorong perbaikan di tubuh Polri.
Kegiatan Ngobras FPRMI tersebut turut diisi tanggapan Komisioner Dewan Pers periode 2025–2028 Yogi Hadi Ismanto serta Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022 sekaligus Ketua Umum PWI Pusat masa bakti 2023–2025 Hendry Ch Bangun.
Hadir pula Asep Setiawan, Komisioner Dewan Pers periode 2019–2022; Nurzaman, wartawan senior sekaligus Pembina FPRMI; Ketua Forum Wartawan Kebangsaan Raja Pane; Naek Pangaribuan, Koordinator Wartawan Kepolisian periode 2010–2020 sekaligus Wanhat FPRMI; serta H.M.U. Kurniadi.
Melalui Ngobras, FPRMI berupaya membangun pola komunikasi yang lebih terbuka antara media, institusi kepolisian, dan masyarakat. Forum informal tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ruang bertukar pandangan, tetapi juga memperkuat transparansi dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.[zul]
