Tetapi publik masih memiliki pertanyaan politik.
Ketika ditanya apakah persoalan internal Kemenkeu menjadi faktor pencopotan Purbaya, Suahasil menjawab:
“Aman-aman saja.”
Nah.
Kalimat ini memang pendek.
Tapi justru karena terlalu pendek, pertanyaannya menjadi panjang.
Kalau aman, apa yang sebenarnya dievaluasi?
Kalau aman, mengapa menteri diganti?
Kalau aman, mengapa muncul dugaan perlawanan terhadap keputusan menteri?
Kalau aman, mengapa isu koordinasi internal sampai menjadi perhatian pengamat?
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudistira, menilai koordinasi internal menjadi salah satu persoalan penting.
Ia menyebut adanya perbedaan pandangan antara Purbaya dan jajaran DJP, termasuk terkait pergantian pejabat eselon II dan kebijakan penahanan restitusi pajak.
“Persoalan reshuffle Purbaya ini dimulai dari koordinasi internal yang bermasalah,” kata Bhima kepada Suara.com.
Di titik inilah pemerintah seharusnya tidak alergi terhadap pertanyaan.
Sebab kritik bukan ancaman.
Pertanyaan bukan pembangkangan.
Dan transparansi bukan tanda pemerintahan lemah.
Justru pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang berani menjelaskan keputusan yang menyangkut kepentingan publik.
Purbaya sudah dicopot.
Suahasil sudah masuk.
Tetapi masalah yang lebih besar jangan sampai ikut diwariskan.
Jika benar ada persoalan koordinasi, selesaikan.
Jika ada kebijakan yang keliru, koreksi.
Jika ada konflik kepentingan, periksa.
Jika hanya spekulasi, bantah dengan data.
Jangan biarkan masyarakat hidup dari potongan informasi sementara pejabat sibuk mengulang mantra: “Aman-aman saja.”
Karena rakyat sudah terlalu sering mendengar kalimat semacam itu.
Dan sering kali, sejarah menunjukkan bahwa sesuatu yang disebut “aman” dari balik meja pejabat belum tentu terasa aman bagi mereka yang berada di luar pagar kekuasaan.
Kementerian Keuangan harus kembali pada satu prinsip sederhana:
yang dilayani adalah negara, bukan kelompok.
Menteri boleh berganti.
Dirjen boleh bergeser.
Pejabat boleh dimutasi.
Tetapi jangan sampai kepentingan rakyat ikut dimutasi keluar dari ruangan.
Sebab uang yang mereka kelola bukan uang pribadi.
Itu uang dari keringat rakyat.
Maka rakyat berhak tahu bagaimana uang itu dikelola dan siapa yang sebenarnya memegang kendali.
Kalau memang Kemenkeu aman, buktikan dengan transparansi.
Kalau memang tidak ada konflik, jelaskan dengan data.
Dan kalau ternyata ada persoalan internal, jangan bungkus semuanya dengan senyum konferensi pers.
Negara tidak membutuhkan pejabat yang sekadar terlihat kompak. Negara membutuhkan pejabat yang benar-benar bekerja untuk kepentingan publik.
Karena pada akhirnya, rakyat tidak terlalu peduli siapa yang menang dalam pertarungan kursi.
Rakyat cuma ingin satu hal: uang mereka jangan kalah.[dit]
