DI negeri ini, pergantian menteri selalu bisa dijelaskan dengan bahasa yang sangat rapi.
Penyegaran.
Evaluasi.
Penguatan koordinasi.
Dinamika pemerintahan.
Kalimatnya sopan. Wajahnya tenang. Pernyataannya diplomatis.
Tapi rakyat juga punya akal.
Ketika Purbaya Yudhi Sadewa dicopot Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026 dan kursi Menteri Keuangan langsung diberikan kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, pertanyaan publik bukan soal siapa yang duduk di kursi itu.
Pertanyaannya jauh lebih sederhana:
Kenapa?
Kalau jawabannya hanya “penyegaran”, lalu mengapa pergantian itu terasa begitu mendadak?
Kalau memang tidak ada persoalan, mengapa muncul cerita tentang ketegangan internal Kementerian Keuangan?
Dan kalau semuanya benar-benar aman, mengapa publik justru harus mengetahui cerita dari sumber-sumber yang berbicara di balik layar?
Inilah penyakit klasik birokrasi: ketika ada masalah, rakyat sering diberi obat bernama “aman-aman saja.”
Padahal yang dibutuhkan bukan obat penenang.
Yang dibutuhkan adalah keterangan yang terang.
Dikutip dari Suara.com pada Senin (14/9/2026), seorang sumber yang mengetahui persoalan tersebut menyebut adanya dinamika internal Kemenkeu yang diduga berkaitan dengan pencopotan Purbaya.
Dugaan itu dikaitkan dengan mutasi besar-besaran terhadap ratusan pejabat Kemenkeu, terutama di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.
Sumber tersebut bahkan menyebut Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama menolak langkah tersebut.
“Pak Bimo sendiri meminta para pegawai pajak untuk tidak menghiraukan langkah Purbaya, dan meminta bekerja seperti biasanya saja,” kata sumber tersebut.
Jika benar demikian, ini bukan lagi sekadar cerita tentang mutasi.
Ini menyentuh pertanyaan yang jauh lebih mengkhawatirkan:
Siapa sebenarnya yang berkuasa di Kementerian Keuangan?
Menteri?
Dirjen?
Atau jaringan pengaruh yang tidak terlihat di struktur organisasi?
Tentu, kita tidak boleh menelan mentah-mentah keterangan sumber anonim. Dugaan tetaplah dugaan sampai ada bukti dan klarifikasi.
Tetapi pemerintah juga jangan naif.
Jangan berharap masyarakat diam hanya karena informasi tersebut datang dari balik layar.
Justru ketika informasi simpang siur muncul, tugas pemerintah adalah membuka tirai, bukan menutup jendela.
Sumber yang sama menyebut Purbaya berupaya menghapus pengaruh pejabat yang dianggap dekat dengan Sri Mulyani Indrawati. Febrio Nathan Kacaribu dan Luky Alfirman disebut termasuk yang dicopot.
“Semua orang yang dekat dengan SMI mau dihilangkan oleh Purbaya, termasuk Pak Febrio dan Luky. Bahkan Pak Sua (Suahasil Nazara) harus minta maaf kepada kedua orang ini,” ujar sumber tersebut.
Kalau benar ada politik faksi di dalam Kemenkeu, maka negara sedang menghadapi masalah serius.
Karena kementerian yang mengurus uang rakyat seharusnya tidak bekerja dengan logika:
“Orang saya, orang dia.”
Pajak rakyat tidak mengenal kubu.
APBN tidak mengenal sahabat.
Defisit tidak peduli siapa yang dekat dengan siapa.
Dan uang negara tentu tidak pernah memilih pejabat berdasarkan kelompok pertemanan.
“Aman-Aman Saja” Itu Jawaban atau Tameng?
Kini Suahasil Nazara duduk di kursi yang sebelumnya ditempati Purbaya.
Ketika ditanya apakah mutasi sebelumnya akan dibatalkan, Suahasil memilih mengatakan keputusan itu akan dikaji berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
Jawaban tersebut sah secara birokratis.
