Sebagai contoh, Otoritas Moneter Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority) memisahkan cadangan devisa menjadi dua portofolio: Backing Portfolio (Portofolio Penjamin) dan Investment Portfolio (Portofolio Investasi) (IMF, 2005). Aset dalam Backing Portfolio diinvestasikan pada sekuritas pendapatan tetap berdenominasi dolar AS yang sangat likuid dan berjangka pendek, sedangkan aset dalam Investment Portfolio dikelola secara lebih dinamis, termasuk investasi pada ekuitas.
Namun, biasanya toleransi yang terbatas terhadap pelaporan kerugian, ditambah dengan standar akuntansi marked-to-market, dapat membatasi risiko dan besaran portofolio investasi, kecuali jika risiko (dan imbal hasilnya) ditanggung secara eksplisit oleh kementerian keuangan.
Opsi kelima adalah membentuk BPI Danantara , sebagai lembaga terpisah. Epmbentukan Danantara dipilih ketika terdapat tujuan yang jelas terkait peningkatan cadangan tersebut.
Sebagai contoh, dimana Indonesia sebagai negara pengekspor komoditas neto yang menghadapi lonjakan harga komoditas yang besar dan berkepanjangan mungkin hanya memiliki sedikit pilihan yang tepat selain membentuk BPI Danantara dimana Indonesia sebagai negara pengekspor komoditas neto biasanya memiliki sisa utang pemerintah luar negeri yang terbatas.
Namun tujuan besar yang penting adalah mengurangi volatilitas pendapatan pemerintah dan membatasi dampak Dutch Disease yang timbul akibat tergesernya sektor swasta (crowding out) jika pendapatan komoditas dibelanjakan secara cepat.
DUKUNGAN DANANATARA DALAM KRISIS KEUANGAN GLOBAL
Krisis keuangan global akibat dampak perang iran telah mendorong BPI Danantara untuk mengambil peran yang lebih menonjol dan langsung di dalam negeri Peran-peran ini mencakup penyediaan dukungan likuiditas bagi bank atau perusahaan domestik, rekapitalisasi bank domestik, investasi pada saham domestik, serta pembiayaan defisit anggaran atau paket stimulus fiskal.
Beberapa peran tersebut sejalan dengan tujuan dari BPI Danantara dibentuk . Sebagai contoh, pembiayaan anggaran merupakan tujuan bagi Danantara yang dimandatkan untuk menstabilkan anggaran, di mana asetnya dimaksudkan untuk dicairkan pada masa resesi.
Dan Beberapa SWF memiliki kebijakan investasi untuk menanamkan sebagian asetnya di dalam negeri (misalnya, Future Fund milik Australia dan Alaska Permanent Fund Corporation). Selama alokasi aset domestik tersebut masih berada dalam koridor alokasi aset strategis (SAA), investasi di dalam negeri pada situasi saat ini berpotensi meningkatkan imbal hasil jangka panjang SWF ketika harga aset kembali pulih.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyiapkan alokasi sekitar 20% dari total modal atau dana kelolaannya untuk melakukan investasi ke luar negeri seperti Investasi Luar Negeri Pertama Lewat Akuisisi Aset di Mekkah melalui unit Danantara Investment Management melakukan akuisisi hotel Novotel (1.461 kamar) dan lahan seluas 4,4 hektare di Thakher City, dekat Masjidil Haram, Arab Saudi, untuk mendukung fasilitas jangka panjang jamaah haji dan umrah Indonesia kemudian dengan Russian Direct Investment Fund (RDIF) senilai 2 miliar euro yang berfokus pada transfer teknologi, riset, dan pengembangan solusi industri.
Dan Jika sebuah SWF tidak memiliki mandat untuk berinvestasi di dalam negeri namun terpaksa melakukannya akibat krisis, hal ini dapat berdampak pada kebijakan makroekonomi domestik. Salah satu dampaknya adalah kesulitan dalam pengelolaan valuta asing, karena pertukaran mata uang asing menjadi mata uang domestik akan memasukkan valuta asing tersebut ke dalam sistem moneter domestik.
Jika pengeluaran diperbolehkan terjadi di luar anggaran, dapat muncul masalah terkait akuntansi fiskal dan transparansi; hal ini berisiko melemahkan pengendalian anggaran, menimbulkan perlakuan yang tidak setara terhadap berbagai jenis pengeluaran, serta berpotensi menyebabkan salah urus dana dan pemborosan.
Selain itu, peran penyediaan likuiditas—khususnya likuiditas valuta asing—merupakan fungsi dari cadangan devisa resmi negara, bukan fungsi umum dari SWF. Permintaan mendadak akan dukungan likuiditas dapat menghalangi SWF untuk menerapkan cakrawala investasi jangka panjang dan mempertahankan aset yang kurang likuid.
Oleh karena itu, jika SWF perlu memberikan dukungan likuiditas, harus ditetapkan kebijakan investasi serta aturan dan prosedur pendukung yang selaras dengan tujuan tersebut, sehingga dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas SWF serta menjaga nilai aset SWF.
Hubungan Danantara dengan Kebijakan Fiskal
Pembahasan mengenai keterkaitan antara pengelolaan Danantara dan kebijakan fiskal ini berfokus pada BUMN ,Sumber daya alam dan cadangan pensiun, mengingat tujuan Danantara dibentuk dengan mandat untuk menjamin kelangsungan fiskal Indonesia .
Tujuan Danantara stabilisasi adalah membiayai potensi defisit di masa depan menggunakan sumber daya Danantara tersebut sehingga dapat menstabilkan (meratakan) pengeluaran fiscal atau membiayai amortisasi utang publik, baik yang bersifat rutin maupun luar biasa.
Jika sebuah negara yang kaya akan komoditas seperti Indonesia menerapkan aturan fiskal yang mengharuskan pengeluaran pemerintah setara dengan pendapatan jangka panjang dikurangi surplus struktural (yang ditetapkan sebagai persentase tertentu dari PDB) setiap tahunnya, maka keseimbangan anggaran pemerintah yang aktual akan bergantung pada sifat siklikal pendapatan pemerintah.
Sebagaimana ditunjukkan dalam rumus di bawah ini, sifat siklikal tersebut tercermin dalam selisih kekurangan pendapatan (revenue shortfall) dibandingkan dengan pendapatan jangka panjang.
Fitur stabilisasi Danantara ditentukan oleh parameter aturan fiskal dan besarnya kesenjangan pendapatan (revenue gap). Persyaratan surplus struktural yang lebih besar berarti Danantara hanya akan digunakan dalam kasus-kasus yang sangat ekstrem, yaitu untuk menutupi kekurangan pendapatan yang sangat besar.
Dalam situasi tersebut, Danantara berfungsi sebagai sumber stabilisasi tambahan bagi aturan tabungan surplus. Sebaliknya, persyaratan tabungan surplus yang rendah atau adanya toleransi terhadap defisit struktural akan memberikan tekanan besar pada Danantara sebagai dana stabilisasi karena dana tersebut harus digunakan lebih sering.
Oleh karena itu, meskipun fungsi stabilisasi Danantara adalah untuk mengimbangi kesenjangan pendapatan, persyaratan tabungan surplus menentukan ambang batas yang memicu penggunaan sumber daya Danantara.
Akibat kesenjangan pendapatan memiliki dua komponen utama: efek siklikal yang berasal dari harga komoditas dan efek siklikal yang berasal dari penerimaan pajak. Karena efek harga komoditas sering kali mendominasi dan kedua efek tersebut memiliki korelasi yang kuat, Danantara sebagai dana stabilisasi akan digunakan terutama untuk menetralisir dampak dari pergerakan harga komoditas. Oleh karena itu, alokasi aset strategis Danantara sebaiknya ahrus mencakup aset-aset yang berkorelasi negatif dengan harga komoditas.
Jika Danantara ditujukan untuk memenuhi kewajiban pensiun pemerintah di masa depan, struktur pembayaran pensiun harus dirumuskan dengan jelas guna menetapkan aturan penarikan dana Danantara secara tepat. Tentu saja harus ada undang-undang yang dapat mengatur bagaimana sumber daya Danantara digunakan untuk mendukung pembayaran pensiun.
Misalnya, pengeluaran tidak boleh melebihi imbal hasil yang diperoleh dana tersebut pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, aturan pengeluaran yang ditetapkan untuk Danantara bertujuan meringankan tekanan belanja anggaran terkait pensiun.
Dari perspektif neraca negara, keterkaitan makro-finansial antara kewajiban sistem pensiun dan Danantara memiliki implikasi terhadap alokasi asset Danantara . Secara khusus, Danantara perlu memusatkan pada aset-aset dari negara yang mata uangnya memiliki korelasi positif yang tinggi dengan mata uang domestik guna meminimalkan risiko nilai tukar.
Hubungan Danantara dan Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter negara Indonesia dapat dipengaruhi oleh cara pengelolaan Danantara dimana Volatilitas pendapatan fiscal khususnya pendapatan dari komoditas menimbulkan tantangan bagi otoritas moneter karena volatilitas tersebut memengaruhi volatilitas permintaan agregat, baik melalui saluran belanja pemerintah maupun melalui tambahan pinjaman sektor swasta yang dimungkinkan oleh adanya simpanan pemerintah, yang pada gilirannya dapat memicu inflasi berlebihan dan fluktuasi nilai tukar rupiah secara riil.
Aturan pendanaan dan penarikan dana pada Dananatra , jika dikombinasikan dengan aturan fiskal, sebaiknya dirancang untuk meminimalkan dampak semacam itu terhadap permintaan domestik.
Pemanfaatan Danantara dalam rangaka stabilisasi bertujuan untuk menutupi kewajiban fiskal selama masa penurunan siklus ekonomi memastikan bahwa sumber daya tersebut masuk ke dalam perekonomian pada saat permintaan sektor swasta relatif lemah, sehingga kapasitas penyerapan terhadap tambahan sumber daya publik menjadi lebih kuat. Karena stabilisasi dari Danantara dapat memperkecil fluktuasi saldo anggaran, mekanisme transmisi kebijakan moneter kemungkinan besar akan menjadi lebih efektif.
Dananatara Terhadap Nilai Tukar
Menginvestasikan sumber daya Danantara di luar negeri dapat mengurangi dampak nilai tukar yang timbul akibat ekspor komoditas. Jika sumber daya Danantara disimpan di luar negeri dan perusahaan ekstraksi komoditas serta eksportir diizinkan membayar kewajiban pajak dalam mata uang asing, maka pendapatan terkait ekspor tersebut tidak akan memengaruhi nilai tukar.
Secara khusus, kebijakan ini dapat meredam apresiasi riil yang biasanya menyertai peningkatan pertumbuhan PDB dan kenaikan harga komoditas, sekaligus mengurangi dampak pembalikan arah nilai tukar di kemudian hari.
Dalam rezim nilai tukar fleksibel, nilai tukar (nominal) mata uang lokal terhadap mata uang asing dapat meredam guncangan negatif pada terms-of-trade (dasar tukar perdagangan) yang terkait dengan harga (nominal) komoditas unggulan; hal ini dapat berdampak langsung pada tujuan, penggunaan, dan alokasi aset strategis Danantara untuk stabilisasi ekonomi.
Di sebagian besar negara pengekspor komoditas, mata uang lokal cenderung mengalami depresiasi saat harga komoditas turun. Sedangakan pendapatan bunga Danantara yang dihitung dalam mata uang domestik kemudian meningkat akibat depresiasi mata uang tersebut, sehingga memberikan bantalan tambahan bagi anggaran.
Namun, jika otoritas moneter memutuskan untuk mencegah depresiasi nilai tukar yang signifikan akibat penurunan tajam harga komoditas, defisit fiskal yang timbul mungkin perlu dibiayai menggunakan sumber daya dari Dananatra .
Meskipun hal ini memperkuat argumen untuk menginvestasikan dana kekayaan negara dari Dananatra pada aset yang berkorelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi domestik, korelasi tersebut serta pemilihan asetnya akan dipengaruhi oleh tingkat toleransi otoritas moneter terhadap penyesuaian nilai tukar.
KESIMPULAN
Walaupun dibanyak negara SWF telah memberikan diversifikasi portofolio yang lebih luas serta terbukti memberikan manfaat ekonomi dan keuangan selama krisis keuangan global, lembaga ini jelas memiliki peran penting dalam mencapai tujuan kebijakan domestik.
Namun, nantinya peran positif Danantara juga akan menghadirkan tantangan bagi negara Indonesia, terutama dalam konteks sistem keuangan dan moneter yang semakin terglobalisasi.
Dari perspektif makroekonomi, penting untuk menilai apakah Danantara akan mendukung atau justru menghambat tujuan kebijakan ekonomi yang lebih luas, serta apakah lembaga ini menimbulkan potensi risiko terhadap neraca keuangan negara.
Sama pentingnya adalah memastikan bahwa proses pengelolaan dana kekayaan negara oleh Danantara tersebut memiliki tingkat akuntabilitas yang relatif tinggi guna menjamin tata kelola yang baik dan pengelolaan yang penuh kehati-hatian.
Oleh: Arief Poyuono (Komisaris Pelindo)
