Inilah titik yang sering hilang dalam perdebatan publik.
Kita terlalu sibuk memperdebatkan apakah uang yang digunakan berasal dari APBN atau bukan, tetapi kurang membicarakan asal-usul kemampuan finansial entitas yang membayarnya.
Padahal, perbedaan antara “uang APBN” dan “uang yang dikelola entitas negara” harus dijelaskan secara transparan agar masyarakat tidak sekadar menerima istilah administratif.
Publik berhak mengetahui siapa yang menikmati manfaat ketika aset negara menghasilkan keuntungan, sekaligus siapa yang memikul beban ketika sebuah proyek strategis menghadapi tekanan keuangan.
Sebab jangan sampai keuntungan ditempatkan sebagai keberhasilan korporasi, sementara kerugian akhirnya kembali menjadi urusan negara.
Itulah inti persoalannya.
Bukan soal apakah Whoosh harus disalahkan atau dibenarkan.
Bukan pula soal apakah proyek kereta cepat tersebut berguna atau tidak.
Yang harus dikawal adalah siapa menanggung risiko ketika perhitungan bisnis tidak berjalan sesuai harapan.
Apalagi restrukturisasi dengan tenor sangat panjang membuat kewajiban tersebut bukan persoalan jangka pendek.
Bebannya dapat membentang jauh ke depan dan berpotensi menjadi persoalan lintas pemerintahan.
Karena itu, transparansi bukan aksesori.
Ia adalah kewajiban.
Pergantian Purbaya pada September 2026 juga tidak boleh otomatis dikaitkan dengan persoalan Whoosh hanya karena waktunya berdekatan.
Laporan Reuters mengenai pergantian tersebut menyebut terdapat persoalan lain di Kementerian Keuangan, sehingga hubungan sebab-akibat tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan urutan tanggal.
Justru karena itu, perhatian publik seharusnya dikembalikan kepada substansi kebijakan.
Siapa pun menterinya, siapa pun pengelolanya, dan apa pun nama lembaga yang berada di belakangnya, pertanyaannya tetap sama.
Siapa yang membayar ketika tagihan datang?
Whoosh boleh menjadi simbol modernisasi transportasi Indonesia. Kereta cepat boleh menjadi bagian dari transformasi infrastruktur nasional.
Tetapi modernisasi tidak boleh membuat publik kehilangan kemampuan untuk melihat neraca di balik kemegahan proyek.
Jika laba BUMN dikelola dalam sebuah ekosistem negara, sementara kewajiban Whoosh juga bergerak di antara entitas negara, maka publik harus diberi gambaran utuh mengenai arus uang, kepemilikan aset, kewajiban, dan mekanisme penyelamatan apabila risiko membesar.
Sebab rakyat bukan hanya penonton pembangunan.
Rakyat adalah pemilik negara.
Maka ketika pemerintah mengatakan, “APBN tidak membayar utang Whoosh,” pertanyaan berikutnya harus lebih tajam:
Kalau bukan APBN, uang siapa yang digunakan?
Dan apabila suatu hari proyek itu tidak mampu membayar tagihannya sendiri, siapa yang akan berdiri paling belakang untuk menanggung risikonya?
Jangan hanya jelaskan siapa yang mendapatkan manfaat.
Jelaskan pula siapa yang akan membayar ketika tagihannya datang.[dit]
