FAKTANASIONAL.NET — Kebijakan pemerintah yang memberlakukan moratorium serta evaluasi menyeluruh terhadap Standar Satuan Pelayanan Pangan (SPPG) pada Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik keras. Langkah mendadak untuk membenahi sertifikasi higiene, kebersihan dapur, serta penataan data penerima dianggap sebagai bukti telanjang atas carut-marutnya persiapan program sejak awal.
Pemerintah mengklaim penghentian sementara ini bertujuan untuk meningkatkan standar keselamatan pangan. Namun, pengamat kebijakan publik menilai jeda ini sebagai bentuk ‘cuci tangan’ atas kecerobohan birokrasi yang memaksakan program berjalan demi mengejar target politik tanpa kesiapan infrastruktur.
Abaikan Standar Keamanan Pangan Sejak Awal
Pengetatan aturan sanitasi dan keamanan pangan yang baru dilakukan setelah munculnya insiden kecerobohan pengelolaan makanan di lapangan membuktikan lemahnya sistem pengawasan. Dapur MBG dinilai beroperasi tanpa standar ketat yang seharusnya menjadi syarat mutlak sebelum menyajikan makanan bagi jutaan anak sekolah.
“Sangat ironis ketika sertifikasi laik higiene dan kelayakan fasilitas baru diurus setelah program berjalan dan memicu masalah. Kebijakan ini terkesan menjadikan kesehatan anak-anak sekolah sebagai bahan uji coba atas program yang digarap terburu-buru,” ungkap seorang peneliti kebijakan sosial.
Ketidakpastian Data dan Risiko Kerugian Ekonomi
Selain masalah kebersihan, pembenahan data sasaran penerima manfaat memperlihatkan buruknya integrasi data antar-lembaga. Ketidaktepatan penyaluran program mencerminkan lemahnya pemetaan prioritas bagi wilayah dan keluarga yang paling membutuhkan.
Di sisi lain, moratorium operasional ini mengancam keberlanjutan usaha para pengelola dapur lokal dan rantai pasok bahan baku UMKM yang telah mengelurkan modal awal. Penghentian mendadak ini dinilai berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang memperberat beban ekonomi masyarakat kecil.
Pemerintah didesak untuk tidak sekadar menjadikan moratorium sebagai langkah formalitas pencitraan, melainkan wajib mengevaluasi secara terbuka serta meminta pertanggungjawaban dari para pejabat yang meloloskan operasional dapur berisiko tinggi sejak awal.(sak)
