FAKTANASIONAL.NET – Praktik mafia tanah dan dugaan keberadaan struktur bayangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menjadi sorotan setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Bogor.
Dalam diskusi Forum Keadilan TV, Iwan Nurdin menyebut istilah struktur bayangan yang digunakan KPK pada dasarnya menggambarkan praktik kapitalisme birokrat klasik.
Menurutnya, terdapat faksi yang mendorong orang tertentu menduduki posisi strategis di ATR/BPN untuk melayani kepentingan oligarki dan pengembang besar.
Dikutip Redaksi dari YouTube Forum Keadilan TV pada 29 September, persoalan tersebut dinilai tidak berhenti pada individu, tetapi berkaitan dengan sistem yang lebih luas.
Iwan menyoroti sejumlah praktik yang disebut kerap muncul dalam persoalan pertanahan.
Di antaranya pembukaan blokir sertifikat yang tengah bersengketa, perubahan peruntukan tanah dari lahan hijau atau kawasan dilindungi menjadi kawasan komersial, hingga penerbitan sertifikat yang belum berstatus clear and clean.
Ia juga menyinggung fenomena pejabat BPN yang setelah pensiun kemudian menjadi komisaris perusahaan pengembang yang sebelumnya memiliki relasi ketika pejabat tersebut masih aktif.
