“Mohon izin, Bapak, karena memang kami tidak pernah silaturahmi atau masuk ke rumah anggota kami,” katanya.
DPR turut menyoroti keberadaan CCTV. Wisnu mengakui kamera pengawas tidak terpasang di area rumah dinas dan hanya berada di blok hunian.
“Tidak ada, bapak. Karena CCTV yang kami pasang hanya di blok-blok dalam,” ujarnya.
Yanuar mempertanyakan alasan tersebut karena rumah dinas dinilai termasuk area yang membutuhkan pengawasan.
Wisnu juga menjelaskan alasan terkait akses Ombudsman RI. Menurutnya, ketika rombongan datang sekitar pukul 10.15 WIB, terdapat 1.830 warga binaan di luar blok untuk kegiatan pembinaan. Pada waktu yang sama, kunjungan keluarga sedang berlangsung.
“Penjelasan tersebut antara lain berkaitan dengan adanya kunjungan keluarga yang bersamaan pada hari itu juga dan juga menimbang isi hunian pada saat hari itu berjumlah 1.830 orang warga binaan yang bertepatan juga sedang di luar blok, sedang melaksanakan kegiatan pembinaan,” dalihnya.
Ia menyebut pihak lapas juga perlu memverifikasi surat tugas Ombudsman dan melakukan koordinasi sebelum pemeriksaan. Pada pukul 13.00 WIB, Lapas Cibinong disebut memiliki agenda kedatangan tim Ombudsman DKI untuk penilaian maladministrasi.
Sebelumnya, lima pejabat Lapas Cibinong dinonaktifkan Inspektur Jenderal Kemenimipas Komjen Pol Rudi Setiawan, yakni Wisnu Hani Putranto, I Gusti Bagus Widya Putra, Adi Nugroho, Yhosep Jhon Ferry, dan Deni Sugiarto.
“Kami menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman,” kata Rudi, Sabtu (26/9/2026).
Kelima pejabat tersebut menjalani pemeriksaan terkait temuan fasilitas di lapas, termasuk minuman keras, area yang diduga sebagai tempat fitness, televisi, kulkas, serta perlengkapan lainnya. Dalam RDP, Yanuar juga mendesak Dirjen Imipas Mashudi mundur.
“Kalau Bapak enggak sanggup, bapak mundur juga,” kata Yanuar.[dit]
