“Sementara Menteri ATR Nusron karena aparatnya itu kena OTT KPK beberapa waktu yang lalu, masih banyak mafia tanah, kemudian sertifikat mahal, kinerjanya tidak terasa, pelayanan aparatnya jelek di daerah kurang terasa,” jelas Adi.
Temuan survei ini turut beririsan dengan tingginya ekspektasi publik terhadap perombakan kabinet (reshuffle). Tercatat ada 62,2 persen responden yang menyatakan setuju jika Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian menteri. Sebanyak 14,7 persen menyatakan tidak setuju, sementara 23,1 persen memilih tidak menjawab.
Kendati demikian, tingginya angka persetujuan terhadap wacana reshuffle secara nasional tidak bisa langsung diterjemahkan sebagai mandat khusus untuk mencopot kedua menteri tersebut. Survei dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,83 persen ini lebih memposisikan diri sebagai bahan masukan bagi pemerintah.
Menjelang dua tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran, hasil riset ini menjadi ujian penting bagi istana. Evaluasi terhadap kementerian terkait dinilai perlu bertumpu pada indikator yang terukur—seperti efektivitas mitigasi kebakaran hutan, pemberantasan pembalakan liar, penyelesaian konflik agraria, hingga pembersihan mafia tanah—sehingga kebijakan perombakan kabinet murni didasarkan pada integritas dan hasil nyata bagi masyarakat.[sak]
