FAKTANASIONAL.NET – Kalian sudah mendengarkan komentar meyakinkan Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, gaji ASN disalurkan lewat Kopdes Merah Putih. Ternyata, itu keluar dari mulut comberannya si Ferry. Menkeu justru membantahnya. Sesama menteri aja tak akur. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Di republik kadang pejabatnya lebih cepat bicara dari berpikir, muncul pengumuman ajaib, gaji ASN bakal disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi bicara penuh percaya diri. Katanya, usulan sudah diajukan ke Kementerian Keuangan. Bahkan, tahun ini juga bisa mulai.
Wuih! Meyakinkan sekali si Ferry ini! Seolah-olah keputusan sudah diteken, meterai sudah ditempel, dan besok pagi seluruh ASN tinggal berbondong-bondong ke koperasi sambil membawa slip gaji.
Sayangnya, yang diumumkan itu bukan kemenangan lomba makan kerupuk. Ini menyangkut gaji jutaan aparatur negara, uang untuk membeli beras, membayar cicilan, menyekolahkan anak, dan bertahan hidup sampai tanggal transfer berikutnya.
Lalu muncullah Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Ketika ditanya soal rencana tersebut, jawabannya sederhana, tanpa kembang api dan musik dangdut, “Akan tetap seperti sekarang, saya tetap mentransfer seperti sekarang.”
Jederrr!
Menkop bilang tahun ini bisa mulai. Menteri Keuangan bilang tetap seperti sekarang. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya kemudian menjelaskan, penyaluran lewat Kopdes masih sebatas opsi dan membutuhkan kajian matang.
Tiga pejabat, tiga penjelasan. Rakyat mendapat satu bonus, kebingungan berjamaah.
Ini pemerintah atau grup WA istana? Satu bilang berangkat, satu bilang batal, satu lagi bilang masih membicarakan siapa membawa mobil.
Yang paling layak disorot tentu si Ferry. Bagaimana mungkin sebuah usulan yang belum disetujui Kementerian Keuangan diumumkan dengan nada seolah-olah tinggal menunggu hari pelaksanaan? Kalau memang baru diajukan, mengapa masyarakat dibuat membayangkan kebijakan sudah hampir berlaku? Mana parodinya udah banyak beredar di Tiktok.
Jangan-jangan mikrofon dianggap mesin pengesah kebijakan. Begitu berbicara di depan kamera, usulan langsung naik pangkat menjadi keputusan. Kalau begitu, rapat kabinet bisa diganti lomba pidato. Siapa paling lantang, dia yang menang!
Lebih parah, masyarakat seolah dipaksa menelan informasi setengah matang dari pejabat yang seharusnya paling paham perbedaan antara rencana dan keputusan. Ini bukan sekadar komunikasi yang berantakan. Ini berisiko membuat publik salah memahami kebijakan negara.
