JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Kementerian Haji dan Umrah menunjukkan keseriusan dalam memberantas korupsi dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam sebuah audiensi, kedua lembaga ini memetakan sejumlah titik rawan yang berpotensi menjadi celah penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk penyelenggaraan haji. Langkah proaktif ini diambil untuk memastikan dana umat dapat dikelola secara amanah dan efisien.
Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan, secara terbuka meminta bantuan KPK untuk mengawasi proses tata kelola, termasuk melacak rekam jejak calon pejabat di kementeriannya. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih (clean and clear) sejak awal, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
