FAKTANASIOAL.NET – Negara harus berhenti mensubsidi orang kaya. Kalimat ini terdengar keras, bahkan mungkin tidak populer, tetapi justru di situlah letak kejujurannya.
Selama bertahun-tahun, kita hidup dalam kebijakan yang disebut “pro-rakyat”, padahal dalam praktiknya justru memperlebar kenyamanan mereka yang sudah mapan.
Subsidi, khususnya pada energi seperti BBM, pada dasarnya adalah instrumen mulia. Ia dirancang untuk melindungi kelompok rentan dari gejolak harga, menjaga daya beli, dan memastikan akses yang adil terhadap kebutuhan dasar.
Namun ketika subsidi itu diberikan secara luas tanpa penyaringan yang memadai, ia berubah fungsi dari alat keadilan menjadi fasilitas kenyamanan bagi mereka yang tidak membutuhkan perlindungan negara.
Lihat saja siapa yang paling banyak mengonsumsi BBM. Bukan nelayan kecil dengan perahu sederhana, bukan pedagang kaki lima yang mendorong gerobak, melainkan pemilik kendaraan pribadi, bahkan kendaraan besar dan boros energi.
Semakin tinggi tingkat konsumsi, semakin besar pula “jatah subsidi” yang dinikmati. Dalam logika seperti ini, negara secara tidak langsung memberi hadiah lebih besar kepada mereka yang sudah mampu.
Baca Juga: Mengurai Kerugian Konstitusi dalam Program MBG
Negara yang seharusnya hadir untuk mengoreksi ketimpangan, justru ikut mereproduksinya. Pajak yang dikumpulkan dari seluruh rakyat termasuk mereka yang bahkan tidak memiliki kendaraan dipakai untuk menekan harga energi yang justru lebih banyak dinikmati oleh kelas menengah atas.
Sering kali pembelaan terhadap subsidi universal datang dengan alasan stabilitas. Bahwa menaikkan harga BBM akan memicu inflasi, gejolak sosial, bahkan ketidakpuasan politik. Semua itu benar.
Tapi membiarkan kebijakan yang salah sasaran juga memiliki biaya yang tidak kalah besar. Mulai dari pemborosan fiskal, ketergantungan struktural, dan yang paling berbahaya, normalisasi ketidakadilan.
Di tengah kritik terhadap subsidi, muncul satu argumen yang sekilas terdengar masuk akal. Orang kaya membayar pajak lebih banyak. Karena itu, mereka merasa wajar jika ikut menikmati subsidi. Klaim ini tidak sepenuhnya salah, tetapi menjadi menyesatkan ketika dijadikan pembenaran.
Pajak bukan iuran anggota yang bisa ditukar dengan fasilitas. Ia bukan sistem poin loyalitas di mana semakin besar setoran, semakin besar pula keuntungan yang bisa diambil kembali.
