FAKTANASIONAL.NET – Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI akhirnya memberikan klarifikasi resmi menyusul kabar pertemuannya dengan para penggiat media baru yang tergabung dalam Indonesia New Media Forum (INMF).
Mengutip laporan dari berbagai sumber, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana, secara tegas memastikan bahwa tidak terjalin kesepakatan finansial, kerja sama, atau kontrak apa pun antara instansinya dengan pihak INMF maupun media afiliasinya.
Polemik ini bermula dari audiensi yang diajukan INMF ke Bakom pada Selasa (5/5/2026) lalu. Dalam pertemuan perdana tersebut, kedua belah pihak sekadar bertukar pikiran mengenai lanskap ekosistem digital Tanah Air.
INMF memaparkan standar operasional mereka dan menyerahkan dokumen bertajuk “New Media Forum 2026”. Kurnia menjelaskan pada Kamis (7/5/2026) bahwa pemerintah memosisikan new media selayaknya media konvensional, yakni murni sebatas saluran penyebaran informasi publik.
Hal ini terlihat nyata saat media baru turut dilibatkan dalam konferensi pers Program Hasil Terbaik Cepat pada Rabu (6/5/2026).
Dalam forum tersebut, Kepala Bakom RI Muhammad Qodari sempat menyoroti pentingnya merangkul new media guna mendongkrak standar kualitas produk mereka, kendati masih ada pekerjaan rumah penyelesaian isu dengan Dewan Pers dan media arus utama.
Lebih lanjut, Kurnia menekankan bahwa pelabelan status mitra berarti simbiosis penyaluran informasi dua arah, bukan bentuk intervensi redaksional. Ia menjamin pemerintah menghargai penuh independensi ruang redaksi.
Bakom RI mengklaim selalu terbuka terhadap berbagai kritik konstruktif serta menjunjung tinggi metode verifikasi cover both sides sebagai pilar demokrasi yang sehat.
Di tengah disrupsi komunikasi yang kini membelah lanskap menjadi empat kuadran—media konvensional, new media, media sosial, dan DFK—Bakom RI mengajak seluruh elemen pers merapatkan barisan.
Kurnia mengingatkan, “Yang menjadi musuh kita bersama adalah media DFK atau Disinformasi, Fitnah, Kebencian.” Ia memastikan tidak ada arahan dari penguasa yang mewajibkan media tertentu mendukung pemerintah.[dit]
