FAKTANASIONAL.NET – Di Pulau Sumatra, eskalasi titik api terpantau meningkat di Provinsi Aceh dan Riau. Di Kabupaten Aceh Barat, karhutla menghanguskan sedikitnya 13 hektare lahan yang tersebar di Kecamatan Bubon dan Johan Pahlawan.
Tim gabungan masih mengupayakan pemadaman di Kecamatan Bubon di tengah kendala angin kencang dan asap tebal, sementara area di Johan Pahlawan dipastikan telah padam total.
Karhutla juga melanda Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah dengan luasan masing-masing satu hektare, namun seluruh titik api di kedua wilayah tersebut sudah berhasil dikendalikan oleh petugas setempat.
Sementara itu, Provinsi Riau yang menjadi salah satu wilayah prioritas penanganan mencatat total akumulasi luas lahan terbakar sejak 1 Januari hingga 1 Juni 2026 telah mencapai 15.031,58 hektare berdasarkan data Sipongi. Penambahan luasan baru terdeteksi di Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Siak.
Baca Juga: Kepala BNPB: Penanggulangan Bencana di Indonesia Butuh Kolaborasi Lintas Sektor
Longsor dan Banjir Bandang di Sulawesi dan Gorontalo
Kontras dengan kondisi di wilayah barat, intensitas hujan yang masih tinggi memicu bencana longsor dan banjir di kawasan Indonesia bagian timur.
Di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, hujan deras memicu tanah longsor yang menimbun akses jalan utama menuju Desa Leppangeng, Kecamatan Pitu Riase. Akibatnya, pemukiman tersebut sempat terisolasi. Berdasarkan data kaji cepat sementara BPBD Sidrap, terdapat 614 jiwa dan 221 unit rumah yang terdampak oleh bencana ini.
Selanjutnya, di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, banjir bandang akibat luapan Sungai Didingga yang terjadi sejak Selasa (26/5) dilaporkan mulai surut. Dampak banjir di Kecamatan Biau ini tercatat cukup masif, melanda lima desa dan berdampak pada 2.817 jiwa. Kerugian materiil meliputi 3 rumah hanyut, 20 rumah rusak berat, dan 826 unit rumah terendam lumpur serta material kayu.
Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir selama 30 hari, berlaku hingga 24 Juni 2026, guna mengoptimalkan operasional dapur umum dan distribusi logistik.
