JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mahdalena, mendesak pemerintah untuk bertindak tegas dan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan badal haji serta pembayaran DAM (denda).
Langkah ini menyusul temuan tim Perlindungan Jemaah PPIH bersama KJRI terkait dugaan praktik penipuan badal haji yang transaksinya menembus Rp1,4 miliar, serta manipulasi setoran DAM jemaah yang dialihkan ke mukimin secara ilegal.
“Terbongkarnya kasus dugaan penipuan pembayaran DAM dan badal haji ini tidak bisa dibiarkan karena masyarakat sangat dirugikan. Mereka datang dengan niat beribadah, tetapi justru menjadi korban penipuan. Pemerintah harus bertindak tegas dan memperketat pengawasan agar praktik serupa tidak kembali terjadi,” ujar Mahdalena di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Kasus ini mencuat setelah sejumlah jemaah mengeluh karena tidak menerima sertifikat resmi atau bukti bayar dari saluran resmi Adahi, meskipun sudah menyetor uang sebesar 720 riyal.
