BLITAR, FAKTANASIONAL.NET – Peringatan Bulan Bung Karno 2026 di Blitar, Jawa Timur sangat mencerahkan dengan bangkitnya gagasan-gagasan dan pemikiran cemerlang Soekarno yang kian relevan menjawab persoalan bangsa saat ini.
Negara dan partai politik di Indonesia didorong untuk segera melakukan refleksi mendalam dan kembali meneladani ajaran Founding Father bangsa, khususnya Pancasila dan Marhaenisme gagasan Bung Karno.
Sebagai “narasi pembebasan”, ideologi tersebut dinilai sangat relevan untuk menjawab berbagai krisis multidimensi yang sedang melanda Indonesia saat ini.
Hal tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional peringatan Bulan Bung Karno yang digelar di Istana Gebang, Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur, Minggu (14/6/2026) malam.
Forum intelektual yang berlangsung dinamis ini dihadiri oleh lebih dari seribu warga, mahasiswa, aktivis, serta jajaran fungsionaris PDI Perjuangan, termasuk Wali Kota Blitar Syauqqul Muhibbin dan politisi senior Djarot Saiful Hidayat.
Dua narasumber utama yang hadir, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Akademisi Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman. Keduanya seirama bahwa otoritas bernegara harus dikembalikan pada fungsinya: berpihak pada rakyat kecil, menghentikan eksploitasi alam, serta membersihkan sistem politik dari biaya tinggi.
Dalam paparannya yang dikemas lewat tiga bait pantun, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa akar persoalan bangsa saat ini adalah: Nafsu kapitalisme yang telah merasuk ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di kalangan lingkaran kepemimpinan nasional.
Hasto kemudian membandingkan realitas tersebut dengan masa muda Bung Karno yang tumbuh dari kesendirian dan kesadaran akan ketidakadilan struktural, bukan dari kemewahan fasilitas kekuasaan.
“Bung Karno menjadi pemimpin bukan karena bapaknya presiden. Beliau menjadi pemimpin karena memahami jati dirinya sebagai bagian dari rakyat yang merasakan ketidakadilan dalam penjajahan,” sentil Hasto, yang langsung disambut riuh tepuk tangan peserta.
Lebih lanjut, Hasto melontarkan kritik tajam mengenai kaburnya orientasi national interest (kepentingan nasional) saat ini, salah satunya terkait benturan kepentingan yang tercermin dalam kebijakan anggaran di sektor publik.
Ia menilai kebijakan mengalihkan dana pendidikan demi program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menggeser esensi konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
