Pastikan Kebenaran Telepon Pejabat Lewat Layanan Call Center 110 Polri Agar Tidak Mudah Tertipu

FAKTANASIONAL.NET – Pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menyiagakan saluran darurat komunikasi selama 24 jam penuh untuk merespons aduan warga pada Selasa (7/7/2026).

Langkah preventif ini diambil menyusul maraknya aksi oknum penipu yang menghubungi masyarakat luas dengan mengaku sebagai pimpinan di lingkungan kepolisian.

Masyarakat didorong untuk segera memanfaatkan layanan Call Center 110 Polri setiap kali menerima panggilan atau pesan mencurigakan dari nomor asing.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalimantan Barat Komisaris Besar Polisi Bambang Suharyono mengingatkan warga agar tidak mengambil keputusan secara gegabah.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat Kalimantan Barat agar tidak mudah percaya apabila ada pihak yang menghubungi dan mengatasnamakan pejabat Polda Kalbar untuk meminta uang, bantuan, atau fasilitas apa pun. Pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut sebelum mengambil tindakan,” ujar Bambang.

Warga memiliki akses penuh untuk menggunakan layanan Call Center 110 Polri secara gratis sebagai bentuk verifikasi awal terhadap identitas penelepon.

Selain melalui panggilan darurat masyarakat juga diperbolehkan untuk mendatangi secara fisik kantor kepolisian terdekat guna memastikan kebenaran suatu informasi.

Penipuan dengan modus mencatut nama institusi negara ini seringkali menargetkan warga sipil yang mudah percaya pada otoritas berseragam.

“Di momen pergantian kepemimpinan seperti saat ini, kami mengajak masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi. Jangan sampai lengah dan menjadi korban penipuan. Apabila menerima telepon atau pesan yang mencurigakan, segera konfirmasi ke kantor polisi terdekat atau hubungi Call Center 110. Kami berharap tidak ada masyarakat yang menjadi korban akibat ulah oknum yang memanfaatkan situasi ini,” tegasnya.

Kepolisian menjamin kerahasiaan identitas setiap warga pelapor yang berani mengadukan dugaan tindak pidana pencatutan nama aparat tersebut.

Masyarakat juga diminta untuk tidak ikut menyebarkan pesan berantai yang berisi informasi menyesatkan terkait kebutuhan dana operasional pimpinan daerah.

Informasi yang tidak terverifikasi berpotensi menciptakan keresahan massal sekaligus memuluskan jalan bagi para pelaku kejahatan melancarkan aksinya.

Dukungan proaktif dari masyarakat sangat dibutuhkan agar aparat penegak hukum dapat segera melacak serta menindak tegas jaringan penipu tersebut.

(*Red)