2 Tahun Putus Hubungan, Kolombia Kini Balik Merapat ke Israel: Ada Komisi Ekonomi hingga Rencana Kunjungan

FAKTANASIONAL.NET - Pemerintahan baru Kolombia mulai mengubah arah kebijakan luar negerinya terhadap Israel.

Setelah dua tahun hubungan diplomatik terputus, Bogota kini menyepakati pembentukan Komisi Ekonomi Binasional Kolombia-Israel serta menyiapkan kunjungan delegasi ke Israel pada Oktober mendatang.

Wakil Presiden Kolombia Jose Manuel Restrepo mengungkapkan kesepakatan tersebut melalui akun X resminya, beberapa jam sebelum Presiden terpilih Abelardo de la Espriella resmi dilantik di Cali.

Dikutip dari Anadolu Agency pada 9 Agustus 2026, Restrepo menyebut mekanisme baru tersebut diharapkan membuka peluang ekonomi bagi Kolombia.

"Mekanisme ini akan membuka pintu-pintu baru bagi investasi, teknologi, inovasi, dan bakat-bakat terbaik dari Kolombia," ujar Restrepo.

Kerja sama yang disiapkan mencakup perdagangan, inovasi, teknologi digital, dan investasi. Pemerintah Kolombia menilai langkah tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat perekonomian nasional.

Perubahan ini kontras dengan kebijakan pemerintahan Gustavo Petro. Pada Mei 2024, Kolombia memutus hubungan diplomatik dengan Israel setelah Petro menyatakan tidak dapat mempertahankan hubungan dengan pemerintahan yang dituduh melakukan genosida di Gaza.

Bogota saat itu juga mendukung gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ). Sebaliknya, Abelardo de la Espriella sebelumnya telah menyatakan keinginan memulihkan hubungan diplomatik dan ekonomi secara penuh dengan Israel serta menarik keterlibatan Kolombia dalam perkara tersebut.

Restrepo mengatakan pejabat Kolombia telah bertemu Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar beserta delegasinya. Pertemuan itu disebut menjadi awal pembukaan babak baru hubungan kedua negara.

Di tengah perubahan tersebut, situasi Gaza tetap menjadi latar penting. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 73.300 warga Palestina tewas dan lebih dari 174.200 terluka sejak konflik Oktober 2023. Walau gencatan senjata berlaku sejak 10 Oktober 2025, sedikitnya 1.250 warga Palestina dilaporkan masih menjadi korban serangan balasan.[dit]