Anggaran Rp8,4 Triliun Mandek, DPR Peringatkan Pemerintah Soal Ancaman Malapetaka Bencana di Sumatera

FAKTANASIONAL.NET — Upaya pemulihan kawasan hutan yang hancur akibat diterjang rentetan bencana alam di sejumlah wilayah Indonesia dipastikan lumpuh total.

Mandeknya program penyelamatan lingkungan ini terjadi lantaran pemerintah tak kunjung merespons pengajuan tambahan anggaran sebesar Rp8,4 triliun yang telah disodorkan oleh Kementerian Kehutanan sejak Februari 2026 lalu.

Kondisi stagnasi ini memicu kritik tajam dari parlemen. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyayangkan lambatnya eksekusi anggaran dari bendahara negara, padahal urgensi perbaikan lahan di hilir pascabencana sudah sangat mendesak.

Baca Juga: Jamin Pangkas Beban Hidup Rakyat, DPR Pastikan Makan Bergizi Gratis Tetap Jadi Prioritas Utama

“Sampai Mei 2026, tambahan anggaran itu masih belum direalisasi. Artinya, upaya perbaikan kawasan hutan di daerah bencana, masih belum bisa dilakukan,” ujar Alex Indra Lukman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat ini menegaskan bahwa penanganan dampak bencana lingkungan yang masif tidak akan bisa selesai jika pemerintah hanya bersikap pasif tanpa tindakan nyata di lapangan. Menurutnya, pemulihan ekosistem tidak bisa diserahkan begitu saja pada proses alamiah.

“Sebagai warga negara yang Pancasilais, saya meyakini kita semua, berdoa setiap setiap hari, setiap saat. Tapi, negara ini tak cukup diurus dengan doa saja,” tegas Alex memberi sentilan keras.

Ia menambahkan, mengurus pemulihan daerah terdampak bencana tak cukup dengan doa sembari berharap hutan yang telah rusak itu akan ditumbuhi pohon dan kayu secara alami dengan sendirinya.

Deforestasi Sumatera dan Lonjakan Bencana 5 Kali Lipat

Kekhawatiran parlemen dinilai sangat beralasan jika merujuk pada potret kerusakan hutan saat ini.

Berdasarkan data resmi Kementerian Kehutanan pada tahun 2025, angka deforestasi neto di Pulau Sumatera saja telah menembus 78.030,6 hektar—sebuah angka yang didapat dari hasil pengurangan luas lahan deforestasi dengan luas lahan reforestasi (penanaman kembali).

Data deforestasi neto yang bernilai masif ini mengartikan secara gamblang bahwa laju penggundulan hutan jauh lebih agresif ketimbang kemampuan negara dalam melakukan reforestasi. Dengan kata lain, eksploitasi hutan di Sumatera sudah jauh melebihi upaya untuk mengembalikan fungsi hijaunya seperti semula.

Lurus dengan kerusakan hutan tersebut, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) periode 2008–2025 menangkap sinyal bahaya yang nyata. Tren kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor melonjak mengerikan dalam lima tahun terakhir:

• Periode 2008–2013: 780 kejadian bencana.

• Periode 2014–2019: 882 kejadian bencana.

• Periode 2020–2025: Meroket hingga 4.779 kejadian bencana (naik lima kali lipat).

Melihat komparasi data yang mengkhawatirkan tersebut, Alex mendesak pemerintah pusat untuk segera mencairkan anggaran Rp8,4 triliun demi melakukan intervensi ekologis, khususnya di koridor barat Sumatera yang menjadi langganan bencana.

“Jika tak ada upaya intervensi negara untuk pemulihan hutan di daerah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sama saja kita menunggu takdir malapetaka berikutnya,” pungkas Alex secara terbuka.

Baca Juga: DHE SDA Diperketat, Komisi XII DPR Dukung Langkah Pemerintah tapi Minta Tetap Jaga Likuiditas Investor