Anis Byarwati Ingatkan Pemerintahan Baru Soal Tantangan APBN 2025

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, mengingatkan pemerintahan baru terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang akan dimulai pada Januari mendatang. Menurutnya, anggaran APBN 2025 akan membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang besar dengan struktur kabinet yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Prabowo Subianto.

"Dengan jumlah kabinet sebesar itu, tentu memerlukan anggaran dan dukungan manajemen sumber daya yang juga semakin besar. Tentunya akan berdampak terhadap alokasi anggaran Kementerian dan Lembaga," ujar Anis dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Minggu (22/12/2024).

Politisi Fraksi PKS ini menekankan bahwa belum ada hal yang istimewa dalam APBN 2025 karena penganggaran masih berjalan seperti biasanya (business as usual). Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 disusun oleh pemerintahan dan DPR periode sebelumnya, sedangkan pelaksanaannya akan dijalankan oleh pemerintahan dan DPR periode saat ini.

"Artinya, alokasi anggaran APBN 2025 masih bersifat transisi dari pemerintahan lama menuju pemerintahan baru," jelasnya.

Anis juga menyoroti dominasi anggaran rutin dan wajib yang akan mengurangi ruang fiskal untuk inisiatif baru. "Pemerintah harus bisa mengoptimalkan kerja-kerja Kementerian/Lembaga untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Dalam pandangannya, kondisi ekonomi global yang masih tidak menentu dan stagnasi pertumbuhan ekonomi nasional menambah tantangan dalam pengelolaan APBN 2025. Ia juga mencatat bahwa meskipun pendapatan negara secara nominal meningkat, pertumbuhannya terus mengalami fluktuasi.

"Pendapatan negara pada tahun 2022 tumbuh 31 persen, tahun 2023 hanya tumbuh 5,6 persen, dan tahun 2024 tumbuh 6,3 persen. Sementara pada APBN 2025 diperkirakan tumbuh sebesar 6,9 persen dari outlook 2024," paparnya.

Di sisi belanja negara, Anis menyoroti peningkatan dari Rp3.096,3 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp3.621,3 triliun pada tahun 2025, dengan rata-rata pertumbuhan 6,6 persen setiap tahunnya. Namun, ia menilai peningkatan tersebut belum memberikan daya ungkit yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti fluktuasi dalam pembiayaan anggaran. "Pada tahun 2021 pembiayaan anggaran mencapai Rp871,7 triliun, tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp486,4 triliun, dan pada tahun 2025 diperkirakan meningkat menjadi Rp616,6 triliun. Konsekuensinya adalah beban utang dan bunga utang yang terus meningkat setiap tahunnya," ujarnya.

Anis menegaskan pentingnya perhatian serius dari pemerintah dan parlemen dalam mengelola alokasi anggaran APBN 2025 agar dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada. [dnl]