AS Siap Tutup Konsulat di Medan, Langkah Efisiensi Diplomatik Era Trump Jadi Sorotan
FAKTANASIONAL.NET - Pemerintah Amerika Serikat melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) AS resmi menyampaikan pemberitahuan kepada Kongres mengenai rencana penutupan lima misi diplomatik di sejumlah negara, termasuk Konsulat Jenderal AS di Medan, Ind…
Dengarkan Ringkasan
FAKTANASIONAL.NET - Pemerintah Amerika Serikat melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) AS resmi menyampaikan pemberitahuan kepada Kongres mengenai rencana penutupan lima misi diplomatik di sejumlah negara, termasuk Konsulat Jenderal AS di Medan, Indonesia.
Informasi tersebut disampaikan dalam pemberitahuan resmi yang dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (4/8/2026).
Selain Medan, misi diplomatik yang masuk daftar penutupan meliputi Kedutaan Besar AS di St. George's, Grenada, Konsulat AS di Nagoya, Jepang, Konsulat AS di Winnipeg, Kanada, serta kantor cabang Kedutaan AS di Douala, Kamerun.
Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah yang jarang dilakukan pemerintah AS karena penutupan misi diplomatik kali ini didorong pertimbangan efisiensi anggaran, bukan akibat perubahan situasi geopolitik maupun konflik internasional.
Rencana rasionalisasi jaringan diplomatik sebenarnya telah diperkenalkan sejak awal pemerintahan Presiden Donald Trump sebagai bagian dari agenda "America First".
Bahkan, Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih sebelumnya disebut mendorong penutupan yang lebih luas dengan target hingga 30 misi diplomatik di berbagai negara.
Sejumlah pejabat pemerintahan Trump juga berpandangan bahwa sebagian kantor diplomatik berukuran kecil dinilai kurang strategis serta tidak lagi memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya operasionalnya.
Saat dimintai tanggapan, Kemlu AS tidak secara langsung mengonfirmasi penutupan lima misi tersebut.
Lembaga itu menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah memastikan kehadiran diplomatik Amerika Serikat tetap berjalan secara efisien dan efektif.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio turut menyebut langkah penghematan tersebut diperlukan untuk menyesuaikan ukuran organisasi yang dinilai terlalu besar dan birokratis.
Sebagai perbandingan, pada era Presiden Joe Biden, pemerintah AS justru membuka beberapa misi diplomatik baru di kawasan Pasifik guna memperkuat pengaruh Washington di tengah persaingan dengan China.[dit]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.