BKSAP DPR RI Dorong Langkah Strategis Adaptasi Iklim di COP-29 Azerbaijan
AZERBAIJAN, FAKTANASIONAL.NET - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-29 (COP-29) yang berlangsung di Baku, Azerbaijan, pada 11-22 November 2024.…
Dengarkan Ringkasan
AZERBAIJAN, FAKTANASIONAL.NET - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-29 (COP-29) yang berlangsung di Baku, Azerbaijan, pada 11-22 November 2024.
Anggota BKSAP DPR, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyampaikan komitmen Indonesia serta strategi global dalam menghadapi perubahan iklim di forum tersebut.
“Kami mengajak insan parlemen global melakukan beberapa langkah dalam kerangka adaptasi iklim,” ujar Rahayu Saraswati, Senin (18/11/2024).
Dalam forum Parliamentary COP-29 yang digelar pada Sabtu (16/11), Sara—sapaan akrab Rahayu Saraswati—memaparkan langkah strategis yang dapat diambil parlemen dunia.
“Pertama, mendorong pendidikan dan pelatihan warga lokal agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk beradaptasi secara berkelanjutan. Kedua, memastikan pengambilan keputusan yang transparan dan inklusif,” jelasnya.
Sara juga menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait perubahan iklim. “Kita harus memastikan semua kelompok masyarakat terlibat, terutama mereka yang paling terdampak oleh perubahan iklim,” tambahnya.
Sara menyinggung ketimpangan kontribusi karbon antara negara maju dan berkembang. Ia menyoroti bahwa negara maju memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung negara berkembang, mengingat mereka adalah penyumbang emisi terbesar sejak era Revolusi Industri.
“Negara-negara maju harus memberikan bantuan finansial kepada negara berkembang untuk pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” tegasnya.
Di COP-29, disepakati dukungan finansial baru dari negara-negara kaya untuk membantu negara berkembang yang terdampak perubahan iklim. Indonesia, misalnya, mendapatkan pendanaan hijau sebesar €1,2 miliar (sekitar Rp20,18 triliun) untuk pengembangan energi bersih.
Indonesia telah menunjukkan komitmen nyata dalam menghadapi krisis iklim. Target nasional meliputi penurunan emisi sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri, atau hingga 43,2 persen dengan bantuan internasional pada 2030. Pada 2060, Indonesia menargetkan net zero emission.
“Dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia tetap mampu beradaptasi dengan perubahan iklim,” kata Sara. Ia juga menyoroti bonus demografi Indonesia, di mana lebih dari 52 persen penduduknya adalah generasi Z dan milenial, sebagai potensi besar untuk mendukung adaptasi iklim.
Pendanaan hijau menjadi agenda utama di COP-29. Dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan energi bersih, infrastruktur tahan iklim, hingga sistem peringatan dini.
“Dunia usaha dan bisnis juga harus ikut berperan dalam adaptasi iklim, termasuk di Indonesia,” tambah Sara.
Indonesia, yang menyumbang 1,7 persen dari total emisi global pada 2021, terus memperlihatkan langkah maju dalam perubahan iklim. Sejak pertama kali berpartisipasi di COP pada 1995, Indonesia telah menjadi bagian penting dari dialog global, termasuk menjadi tuan rumah COP-13 di Bali pada 2007.
“Indonesia telah menunjukkan bahwa kita mampu menghadapi tantangan global, termasuk pandemi Covid-19 sebelumnya. Ini menjadi dasar optimisme kita dalam melawan krisis iklim,” tutup Legislator Dapil DKI Jakarta III itu.[dnl]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.