Dampak Ketegangan Selat Hormuz, Pemerintah Didesak Evaluasi Hubungan Diplomatik demi Amankan Pasokan BBM

FAKTANASIONAL.NET – Indonesia menghadapi ancaman serius pada ketahanan energi nasional menyusul memanasnya situasi geopolitik di Selat Hormuz.

Jalur vital pasokan minyak dunia tersebut kini menjadi instrumen tekanan diplomatik setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengeluarkan pernyataan terkait akses pelayaran di wilayah tersebut.

Aktivis Islam, Ahmad Khozinudin, menilai pemerintah perlu merespons dinamika ini secara strategis, termasuk mempertimbangkan evaluasi hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat (AS).

Hal ini merespons opsi yang dilemparkan IRGC untuk memberikan akses pelayaran tanpa hambatan bagi negara yang mengambil sikap tegas terhadap representasi diplomatik AS dan Israel.

"Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran paling sibuk di dunia, di mana 20 persen suplai cadangan minyak dunia melalui jalur ini," kata Khozinudin dalam keterangannya, Rabu (11/3/2026).

Baca Juga: Sinyal Aneh Kapal di Selat Hormuz: Upaya Hindari Serangan

Ketergantungan Impor Minyak RI

Kondisi ini menjadi krusial mengingat Indonesia telah lama menjadi negara importir minyak bumi (net importer).

Gangguan pada jalur distribusi di Timur Tengah dipastikan akan memukul stabilitas pasokan bahan bakar di dalam negeri secara instan.

Khozinudin memaparkan data konsumsi BBM nasional yang saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari.

Dari jumlah tersebut, sekitar 1 juta barel merupakan minyak yang harus didatangkan dari luar negeri, termasuk dari kawasan Arab yang rute pengirimannya sangat bergantung pada keamanan Selat Hormuz.

Kapal Tanker Pertamina Tertahan

Krisis ini bukan lagi sekadar ancaman di atas kertas. Dilaporkan bahwa sejumlah armada pengangkut minyak milik Indonesia sudah mulai merasakan dampak langsung dari pengetatan akses di jalur tersebut.

"Informasi terakhir, setidaknya ada dua kapal tanker Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz," ungkap Khozinudin.

Jika hambatan ini berlanjut, Indonesia dikhawatirkan akan mengalami defisit pasokan energi yang dapat memicu kenaikan harga BBM secara domestik serta mengganggu aktivitas ekonomi nasional.

Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah mitigasi diplomatik maupun teknis untuk menjamin kelancaran arus logistik energi di tengah ketegangan global yang kian meruncing.