Demokrat Ungkap Hambatan Hukum Upaya PK Gibran

FAKTANASIONAL.NET - Upaya hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk mempertahankan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara menemui jalan terjal. Langkah tersebut diadang oleh berbagai batasan regulasi yang ketat. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didik Mukrianto, memberikan penjelasan mendalam terkait hambatan hukum ini. Keterangan tersebut disampaikannya lewat akun media sosial miliknya pada Rabu, 11 November 2026.

Didik menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 membatasi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara. Pejabat terkait dibatasi dalam mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2024 memberikan tiga pengecualian khusus. Pengecualian tersebut meliputi adanya novum atau bukti baru, pertentangan antarputusan, serta perlindungan aset negara.

Dalam konteks putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 mengenai penyetaraan pendidikan Gibran, peluang tersebut dinilai sangat sempit. Pasalnya, Kementerian Dasar dan Menengah berstatus sebagai pihak yang kalah dalam sengketa hukum tersebut. Selain itu, objek perkara menyangkut keabsahan administrasi individu, bukan persoalan aset negara maupun daerah. Hingga saat ini, tidak ada indikasi publik mengenai adanya novum yang relevan.

Didik menegaskan bahwa pihak kementerian hanya bisa mengajukan Peninjauan Kembali jika memenuhi syarat ketat tersebut. Kunci keberhasilan proses hukum ini terletak pada interpretasi restriktif terhadap aturan pengecualian dari Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, putusan kasasi Mahkamah Agung pada prinsipnya telah bersifat final dan mengikat.

Ruang bagi kementerian untuk menempuh jalur hukum lanjutan terbuka sangat terbatas dan bersyarat. Pemerintah harus mampu membuktikan secara mutlak salah satu dari tiga unsur pengecualian yang telah ditentukan. Dinamika hukum ini menunjukkan betapa ketatnya prinsip kepastian hukum dalam sistem peradilan tata usaha negara.

Masyarakat diimbau untuk terus mengawal proses hukum ini secara objektif dan transparan. Kepastian hukum menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas kenegaraan serta kepercayaan publik. Semua pihak diharapkan menghormati koridor hukum yang berlaku tanpa intervensi berlebihan.

Pengamat hukum tata negara menilai kasus ini menjadi ujian penting bagi konsistensi putusan peradilan. Kepatuhan terhadap putusan pengadilan tertinggi akan menguji komitmen penegakan hukum di tanah air.[ayu]