Di Forum DK PBB, Menlu Sugiono Desak Perlindungan Mutlak Pasukan Perdamaian dan Reformasi Struktur

FAKTANASIONAL.NET  – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menyampaikan sikap tegas Indonesia dalam forum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Ia menekankan bahwa penghormatan dan perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian (peacekeeper) harus menjadi prioritas utama dan perhatian serius komunitas internasional di tengah meningkatnya konflik global.

Menurut Sugiono, keselamatan para personel yang bertugas di wilayah konflik bukan sekadar aspek pendukung, melainkan bagian paling mendasar dari mandat PBB dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.

“Hal yang kami juga sampaikan adalah pentingnya penghormatan terhadap ataupun pelindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian,” tegas Sugiono dalam keterangan resminya.

Refleksi Gugurnya 4 Personel UNIFIL Asal Indonesia

Desakan kuat ini disampaikan bukan tanpa alasan. Sugiono menyinggung pengalaman pahit yang baru saja dialami Indonesia, di mana empat personel penjaga perdamaian yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) gugur saat menjalankan tugas mulia mereka.

Tragedi tersebut, lanjut Menlu, harus menjadi momentum bagi dunia internasional bahwa keselamatan para penjaga perdamaian di lapangan sama sekali tidak boleh diabaikan atau dinegosiasikan.

“Oleh karena itu kita menekankan kembali pentingnya perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian. Bukan sesuatu yang tadi saya sampaikan opsional, tapi merupakan sebuah kewajiban karena ini merupakan juga inti ataupun core daripada apa yang harus dilakukan oleh PBB, khususnya Dewan Keamanan,” cetusnya.

Suarakan Reformasi Dewan Keamanan PBB

Selain menuntut jaminan keamanan bagi para prajurit perdamaian, Menlu Sugiono juga memanfaatkan forum tertinggi tersebut untuk menyuarakan kembali reformasi di tubuh Dewan Keamanan PBB.

Indonesia menilai struktur dan mekanisme kerja DK PBB yang ada saat ini sudah tidak relevan dan perlu segera diperbarui agar menjadi institusi yang:

• Representatif: Mampu menampung konstelasi geopolitik modern.

• Demokratis & Transparan: Membuka ruang pengambilan keputusan yang adil.

• Inklusif: Mampu mencerminkan kepentingan serta mendengar suara negara-negara berkembang (developing countries).

“Kita mendorong suatu reformasi Dewan Keamanan yang lebih representatif, lebih demokratis, lebih transparan, dan juga mampu mencerminkan atau mewakili suara-suara di negara-negara berkembang sehingga cita-cita dan tujuan dibentuknya PBB itu bisa dicapai dan bisa dilaksanakan,” pungkas Sugiono menutup pernyataannya.

Baca Juga: Menlu Sugiono Jadi Calon Kuat Ketum PB IPSI, Siap Lanjutkan Estafet Kepemimpinan Prabowo