Fakta Nasional

Diplomasi Gemilang: Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB 2026

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Indonesia resmi mengukir sejarah baru di kancah internasional dengan menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk periode 2026. Keputusan ini diresmikan dalam pertemuan di Jenewa pada awal Januari 20…

volume_up

Dengarkan Ringkasan

Penulis: Aditya Editor: Redaksi 📍 Nasional Friday, 09 January 2026 📖 1 menit
Diplomasi Gemilang: Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB 2026
Diplomasi Gemilang: Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB 2026/(instagram)

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Indonesia resmi mengukir sejarah baru di kancah internasional dengan menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk periode 2026.

Keputusan ini diresmikan dalam pertemuan di Jenewa pada awal Januari 2026. Amanah besar ini terasa spesial karena bertepatan dengan dua dekade berdirinya Dewan HAM PBB, sekaligus membuktikan kepercayaan dunia terhadap komitmen Indonesia dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan global, dilansir pada 9 Januari 2026.

Jabatan strategis ini akan diemban oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang merupakan Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa.

Dengan latar belakang sebagai mantan Dirjen Kerja Sama ASEAN serta Dubes RI untuk India, kapasitasnya dalam dunia diplomasi tidak perlu diragukan lagi.

Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berkomitmen mengawal agenda HAM secara objektif dan transparan.

Melalui visi A Presidency for All, Indonesia berupaya menjadi jembatan bagi berbagai kepentingan negara anggota.

Meski ini adalah kali pertama Indonesia memegang kursi presidensi sejak 2006, rekam jejak RI yang sudah enam kali menjadi anggota Dewan HAM menjadi modal kuat. Fokus utamanya adalah membangun dialog lintas kawasan demi meningkatkan kredibilitas sistem multilateral.[dit]


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK