Diserang Houthi, Mengapa Pakta ‘NATO Islam’ Belum Bergerak Bela Arab Saudi?

FAKTANASIONAL.NET - Serangan kelompok Houthi Yaman ke wilayah selatan Arab Saudi kembali menguji efektivitas pakta pertahanan bersama yang baru dibentuk Arab Saudi, Pakistan, dan Turki.

Kesepakatan yang kerap dijuluki sebagai “NATO Islam” itu belum menunjukkan respons militer kolektif meski Arab Saudi menjadi sasaran serangan.

Serangan rudal yang berlangsung pada Selasa lalu menyebabkan lebih dari 70 orang terluka. Sejumlah fasilitas minyak dan utilitas di wilayah terdampak juga dilaporkan mengalami kebakaran.

Dikutip dari SINDOnews, Minggu, 13 September 2026, kondisi tersebut menjadi sorotan karena pakta pertahanan Makkah baru saja disepakati oleh ketiga negara.

Kesepakatan tersebut ditandatangani di Makkah pada Agustus 2026. Salah satu ketentuannya menyebut agresi terhadap satu negara anggota akan dipandang sebagai serangan terhadap seluruh anggota.

Prinsip itu memiliki kemiripan dengan Pasal 5 NATO yang menempatkan serangan terhadap satu anggota sebagai persoalan bersama aliansi. Karena karakter pertahanan kolektif tersebut, pakta antara Arab Saudi, Pakistan, dan Turki kemudian banyak disebut sebagai “NATO Islam” atau “NATO Muslim”.

Namun, serangan Houthi terhadap Arab Saudi memperlihatkan bahwa mekanisme tersebut belum otomatis diterjemahkan menjadi operasi militer bersama.

Pakistan, yang merupakan satu-satunya negara anggota pakta tersebut yang memiliki senjata nuklir, menyatakan belum membahas penggunaan mekanisme pertahanan bersama untuk merespons serangan Houthi.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan, Sajjad Haider Khan, mengatakan Islamabad belum mengambil pembahasan terkait respons militer berdasarkan pakta Makkah.

“Tidak ada hal semacam itu yang sedang dibahas saat ini...Ketika saatnya tiba, (kami) akan bertindak sesuai perjanjian tersebut,” kata Sajjad Haider Khan, seperti dikutip dari Reuters, Minggu (13/9/2026).

Pernyataan itu disampaikan ketika Pakistan ditanya mengenai langkah Islamabad dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan pertahanan bersama dengan Turki dan Arab Saudi.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sebuah pakta pertahanan belum tentu berarti setiap serangan akan langsung diikuti pengerahan kekuatan militer bersama.

Implementasi, kepentingan masing-masing negara, serta keputusan politik tetap menjadi faktor penting dalam menentukan respons.[dit]