Donald Trump Kerek Tarif Impor Baja AS dari 25% ke 50% Mulai Juni 2025

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Pada Sabtu (31/5/2025), Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif impor baja dari 25% menjadi 50% guna melindungi industri baja domestik.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung di hadapan para karyawan US Steel, di mana Trump menegaskan bahwa awalnya ia mempertimbangkan tarif 40%, namun tekanan dari pelaku industri mendorongnya menetapkan angka 50%.

Ia menambahkan bahwa tarif 25% masih memungkinkan sebagian produk impor “melompati pagar”, sehingga keputusan menaikkan menjadi 50% diharapkan benar-benar mengamankan pasar dalam negeri.

Trump melalui platform Truth Social juga mengonfirmasi, tarif baru sebesar 50% akan mulai berlaku pada Rabu, 4 Juni 2025. “Industri baja dan aluminium kita bangkit kembali seperti belum pernah sebelumnya. Ini akan menjadi dorongan besar bagi para pekerja luar biasa kita di sektor ini,” tulisnya.

Kebijakan awal tarif 25% sempat diterapkan pada 12 Maret 2025, memicu reaksi keras dari Kanada dan keluhan industri otomotif AS. Uni Eropa pun sempat mengancam akan membalas dengan tarif serupa, meski akhirnya batal melakukannya.

Keputusan menaikkan tarif didasari desakan para pelaku industri baja yang merasa produk impor masih mudah menembus pasar domestik meski tarif 25% sudah berlaku.

Menurut Trump, tarif 50% akan membuat ongkos impor menjadi tidak kompetitif, sehingga permintaan akan beralih ke produk lokal.

Dengan demikian, pabrik-pabrik baja di AS dapat menjaga volume produksi dan menambah lapangan kerja di sektor tersebut.

Beberapa asosiasi buruh baja menyambut baik kebijakan ini, menganggapnya sebagai bentuk dukungan konkret pemerintah untuk mengembalikan kejayaan industri baja AS pasca era globalisasi.

Sebelumnya, sejak 2018 AS pernah menerapkan kebijakan serupa dengan tarif 25%, yang berhasil menekan impor baja dan meningkatkan produksi lokal. Namun, kebijakan tersebut juga menimbulkan gejolak harga domestic—harga baja di dalam negeri naik signifikan.

Saat itu tarif 25% mendorong harga bahan baku konstruksi lebih tinggi, sehingga proyek infrastruktur pemerintah mengalami pembengkakan anggaran.

Kali ini, Trump berharap dengan situasi pasar yang lebih stabil dan permintaan global belum pulih sepenuhnya, dampak inflasi harga baja bisa diminimalisir.

Dampak Kebijakan Tarif Tinggi terhadap Sektor Konstruksi, Manufaktur, dan Hubungan Dagang
Meski kebijakan Trump memprioritaskan industri baja AS, efeknya dapat menjalar ke sektor konstruksi dan manufaktur yang menggunakan baja sebagai bahan baku utama.

Analis memperingatkan bahwa harga material konstruksi bisa naik, mendorong biaya pembangunan infrastruktur, perumahan, hingga proyek-proyek swasta.

Pada 2018, peningkatan tarif baja sebesar 25% sempat menyebabkan kenaikan harga mobil, peralatan manufaktur, dan mesin, serta menurunkan output industri terkait sebesar lebih dari US$ 3 miliar pada 2021.

Jika ulasan serupa terjadi, sektor konstruksi diprediksi akan menanggung beban biaya tambahan, sementara produsen alat berat harus memutar strategi untuk menekan ongkos produksi.

Dari sisi hubungan dagang, Kanada telah mengajukan keluhan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), menilai kebijakan tarif AS melanggar aturan perdagangan internasional.

Jepang dan beberapa mitra dagang utama juga menyatakan keprihatinan, mengancam tindakan balasan berupa tarif impor pada produk-produk tertentu asal AS.

Meski Uni Eropa akhirnya membatalkan ancaman balasannya pada 2025, ketidakpastian kebijakan perdagangan dapat menghambat negosiasi kesepakatan dagang baru.

Pelaku industri global kini tengah menunggu respons formal dari Washington terkait sengketa WTO dan potensi diskusi bilateral untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.

Dengan diberlakukannya tarif 50% mulai akhir pekan pertama Juni 2025, industri baja AS memiliki peluang untuk mengencangkan ikat pinggang kompetisi di pasar dalam negeri.

Namun, efektivitas kebijakan ini masih harus diuji di tengah dinamika harga global, tekanan inflasi, dan respons partner dagang.

Pelaku usaha di sektor terkait diharapkan melakukan antisipasi dini, misalnya dengan mengamankan kontrak jangka panjang dan mencari alternatif bahan baku agar dampak kenaikan biaya bisa ditekan.[dit]