Fakta Nasional

Eks Seskab Dipo Alam Dipanggil KPK Kasus Gratifikasi Pajak

Eks Seskab Dipo Alam Dipanggil KPK Kasus Gratifikasi Pajak FAKTANASIONAL.NET — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan gratifikasi di lingk…

Penulis: SAH Editor: Moh Sahlan 📍 JAKARTA Wednesday, 11 November 2026 📖 1 menit
Eks Seskab Dipo Alam Dipanggil KPK Kasus Gratifikasi Pajak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Eks Seskab Dipo Alam Dipanggil KPK Kasus Gratifikasi Pajak

FAKTANASIONAL.NET — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dipo dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara yang menjerat tersangka berinisial HNV.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, selain Dipo, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat saksi lainnya dari kalangan swasta.

“Hari ini Rabu (11/11), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk tersangka HNV,” kata Budi dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Empat saksi lainnya yang dipanggil yakni Hartanto Suryadi, Winari Antoni, Tri Djoko Wibowo, dan Putri Marizca. Keempatnya tercatat berprofesi sebagai pihak swasta.

KPK belum merinci materi pemeriksaan yang akan didalami dari Dipo Alam maupun para saksi lainnya.

Namun, pemanggilan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik mengumpulkan keterangan dan alat bukti untuk mengungkap dugaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.


Halaman:

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK