Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis: BGN Wajibkan Penggunaan Vakum dan Transparansi Anggaran

FAKTANASIONAL.NET – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan langkah respons cepat menyusul dinamika pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal Ramadan 1447 Hijriah.

Dalam rapat koordinasi (rakor) daring yang digelar Selasa (24/2/2026), BGN menetapkan standar baru terkait pengemasan, penyesuaian menu, hingga transparansi pagu anggaran guna menjaga kualitas layanan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menekankan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk menyelaraskan ekspektasi publik dengan standar operasional di lapangan.

“Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan MBG Ramadan tetap sesuai standar gizi, tepat sasaran, serta transparan dari sisi penggunaan anggaran. Evaluasi ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik,” tegas Dadan di Jakarta.

Salah satu poin krusial dalam evaluasi ini adalah peningkatan standar higienitas.

Baca Juga: BGN Bantah Isu SPPG Untung Rp1,8 Miliar Pertahun

BGN menginstruksikan seluruh SPPG untuk meninggalkan penggunaan kantong plastik sederhana dan beralih ke wadah yang lebih representatif. Lebih jauh, setiap satuan pelayanan diminta segera melakukan pengadaan peralatan vakum (vacuum sealer).

Penggunaan teknologi vakum diharapkan dapat menjaga makanan tetap awet, higienis, dan layak konsumsi dalam durasi distribusi yang lebih panjang selama bulan puasa. Dadan mengingatkan agar mitra tidak berkompromi dengan kualitas bahan baku. Jika ditemukan bahan tidak layak, distribusi lebih baik ditunda daripada dipaksakan.

BGN juga memberikan arahan mengenai efisiensi komposisi bahan pangan tanpa mengurangi nilai gizi.

Dalam rakor tersebut, terungkap bahwa penggunaan telur lebih direkomendasikan dibandingkan kacang. Pertimbangannya adalah faktor harga dan persepsi masyarakat terhadap sumber protein.

Mitra diminta menyesuaikan komposisi menu dengan mengganti kacang menjadi telur, yang dinilai memiliki citra protein lebih baik dan lebih mudah diterima secara luas, namun tetap masuk dalam koridor pagu harga yang ditetapkan.

Baca Juga: PDIP Minta Kejujuran Pemerintah bahwa Proyek MBG Memakan Dana Pendidikan Rp233 Triliun