Gencatan Senjata Lebanon-Israel Diperpanjang 3 Minggu, Trump Gelar Pertemuan Darurat di Gedung Putih!

FAKTANASIONAL.NET - Eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah mendapat sedikit angin segar setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, resmi mengumumkan perpanjangan gencatan senjata antara Lebanon dan Israel selama tiga minggu ke depan.

Keputusan vital ini dicapai menyusul mediasi tingkat tinggi yang mempertemukan Duta Besar Israel untuk Washington, Yechiel Leiter, dan Duta Besar Lebanon, Nada Moawad, di Ruang Oval Gedung Putih.

Lewat unggahannya di platform Truth Social, Trump menyebut pertemuan tersebut berjalan sangat positif. Ia menegaskan komitmen diplomasi Amerika Serikat untuk terus membantu Lebanon melindungi kedaulatannya dari pengaruh Hizbullah.

Perundingan krusial yang turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi AS ini merupakan kelanjutan dari pertemuan bersejarah pertama pada 14 April lalu.

Kendati kesepakatan gencatan senjata yang dimulai pada 16 April tersebut sukses menekan intensitas kekerasan secara signifikan, ketegangan di lapangan tetap mematikan. Militer Israel melaporkan telah menembak mati dua pria bersenjata di wilayah Lebanon selatan pada Kamis, 23 April 2026.

Sehari sebelumnya, hari Rabu bahkan dicatat sebagai hari paling berdarah sejak jeda pertempuran berlaku, di mana serangan udara Israel menewaskan jurnalis Lebanon dari Al-Akhbar, Amal Khalil, beserta beberapa warga sipil lainnya.

Situasi darurat ini bermula dari permusuhan yang kembali memanas sejak 2 Maret lalu, yang nahasnya telah menelan hampir 2.500 korban jiwa.

Pasukan Israel saat ini masih bersikukuh menguasai wilayah selatan Lebanon sejauh 5 hingga 10 kilometer dari perbatasan dengan dalih menciptakan zona penyangga dari ancaman roket musuh.

Di sisi berlawanan, anggota parlemen Hizbullah, Hassan Fadlallah, mengajukan tuntutan keras di depan publik. Ia mendesak Israel mematuhi gencatan senjata sepenuhnya dengan menghentikan tembakan dan penghancuran desa tanpa syarat.

Perpanjangan masa damai ini sangat diharapkan oleh pemerintah Lebanon sebagai pijakan awal menuju penarikan penuh pasukan pendudukan dan penetapan garis batas darat yang permanen.[dit]