Hadir di Forum Global DPI Summit 2024 Kairo, Indonesia Didaulat Jadi Role Model Penerapan DPI Dunia

KAIRO, FAKTANASIONAL.NET - Dua tokoh utama Konferensi Tingkat Tinggi Digital Public Infrastructure (DPI), Dr. Pramod Varma dan Professor David Eaves sepakat mendaulat Indonesia sebagai salah satu role model terkait penerapan DPI di dunia.

Hal tersebut disampaikan kedua tokoh tersebut setelah mereka mendengarkan penjabaran dan data-data yang dipaparkan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi tentang pencapaian dan tantangan Indonesia dalam mengembangkan DPI untuk mendukung transformasi digital, baik pada sektor publik maupun swasta di Indonesia.

Setelah mendengar penjelasan Dirjen Teguh keduanya sepakat bahwa Indonesia telah mencatat kemajuan yang luar biasa dalam pengembangan dan implementasi DPI, khususnya dalam hal verifikasi identitas.

“Kedua tokoh DPI tersebut juga sepakat untuk membawa contoh baik penerapan DPI di Indonesia ini ke forum-forum global, sehingga semakin banyak negara yang bisa menjadikan Indonesia didaulat sebagai salah satu role model terkait DPI,” tulis rilis yang diterima redaksi faktnasional,net, Kamis (03/10/2024).

Lebih lanjut rilis tersebut mengungkapkan bahwa Dirjen Teguh memaparkan tentang pencapaian Indonesia dalam mengembangkan DPI pada sesi diskusi bilateral bertajuk "How Indonesia is Building Its Digital Public Infrastructure".

Di kesempatan itu, Dirjen Teguh menjelaskan bagaimana Indonesia membangun dan mengembangkan salah satu pilar utama DPI, yakni identity, sejak 2006 dan terus memperkuat infrastrukturnya hingga saat ini.

Pemanfaatan teknologi secara komprehensif terus dibangun oleh Ditjen Dukcapil sejak 2004, dengan menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai sistem dasar dalam pengelolaan administrasi kependudukan.

"SIAK terus dikembangkan dengan penerapan program KTP-el sejak tahun 2011 hingga saat ini. Penerapan KTP-el tersebut kemudian menjadi fondasi dari pengembangan Identitas Digital yang kemudian dikenal dengan nama IKD," papar Dirjen Teguh.

Mulai 2013, Ditjen Dukcapil juga telah menerapkan proses verifikasi online dalam membantu lembaga pemerintah maupun swasta untuk melakukan verifikasi konsumen secara elektronik.

"Hal ini untuk mendukung dan mewujudkan layanan publik maupun layanan swasta yang lebih efektif, efisien, serta inklusif," kata Dirjen Teguh.

Dirjen Teguh juga menjelaskan bahwa saat ini lebih dari 6.500 lembaga pemerintah maupun swasta telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama untuk verifikasi data penduduk ke Ditjen Dukcapil.
Ini dapat terwujud karena tingkat perekaman KTP-el telah sangat tinggi, hingga mencapai 98 persen dari jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el.

Dirjen Teguh juga menjelaskan bahwa saat ini rata-rata transaksi per hari untuk proses verifikasi data ke Ditjen Dukcapil mencapai 9 juta transaksi, baik untuk onboarding pada suatu layanan maupun untuk transaksi pada layanan oleh lembaga pengguna.[zul]